BOGOR, Rabu (29/07) suaraindonesia-news.com – Rapat koordinasi DPD Partai Golkar Kota Bogor yang digelar pada Selasa (28/7/2026) di Sekretariat DPD Partai Golkar Kota Bogor, Jalan Atletik, Tanah Sareal, berlangsung dengan tingkat kehadiran peserta yang rendah.
Rapat tersebut mengagendakan sosialisasi tahapan persiapan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kota Bogor. Undangan disampaikan kepada pengurus DPD, Dewan Pertimbangan, Hasta Karya, organisasi sayap, lembaga partai, serta Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) se-Kota Bogor.
Berdasarkan pendataan sementara, jumlah undangan sedikitnya mencapai 90 orang. Dari jumlah tersebut, tercatat 26 orang hadir atau sekitar 28,9 persen, sedangkan sekitar 71,1 persen undangan tidak menghadiri rapat.
Salah satu bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor, Heri Cahyono, menyatakan tidak akan mengikuti tahapan Musda selanjutnya karena menilai proses pelaksanaannya telah cacat prosedur sejak awal.
Menurut Heri, keberatan terhadap proses Musda sebelumnya telah disampaikan secara resmi kepada DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat. Namun, hingga kini keberatan tersebut dinilai belum memperoleh tindak lanjut, sementara tahapan Musda tetap berjalan.
“Saya sudah menyampaikan keberatan secara resmi kepada DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat. Namun, keberatan tersebut tidak diperhatikan dan proses Musda terus dilanjutkan. Bahkan rapat hari ini kembali dihadiri peserta yang sangat minim,” ujar Heri saat ditemui di kediamannya, Rabu (29/7/2026).
Heri menilai rendahnya tingkat kehadiran dalam rapat yang membahas agenda strategis tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam konsolidasi internal maupun legitimasi kepemimpinan DPD Partai Golkar Kota Bogor.
“Agenda ini sangat penting karena membahas tahapan persiapan Musda. Para pengurus dan unsur partai sudah diimbau untuk hadir, tetapi yang datang tidak sampai 30 persen. Ini menunjukkan bahwa ketua DPD tidak mampu menggerakkan dan mendapatkan kepercayaan dari sebagian besar pengurus,” katanya.
Ia berpendapat, seorang ketua partai semestinya mampu merangkul, mengonsolidasikan, serta menghadirkan jajaran pengurus dalam setiap agenda penting organisasi.
“Apabila rapat-rapat penting terus tidak kuorum dan mayoritas pengurus tidak hadir, maka legitimasi kepemimpinannya patut dipertanyakan. Kondisi ini berpotensi menjadi masalah apabila yang bersangkutan kembali terpilih untuk memimpin Partai Golkar Kota Bogor,” tegasnya.
Heri juga memastikan akan menempuh mekanisme konstitusional yang tersedia di internal Partai Golkar untuk memperjuangkan keberatannya terhadap proses Musda.
“Saya akan menempuh jalur konstitusional di tubuh Partai Golkar. Tujuannya bukan untuk menghambat Musda, tetapi untuk memperoleh keadilan dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai AD/ART, juklak, serta ketentuan organisasi,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan atau tanggapan resmi dari jajaran DPD Partai Golkar Kota Bogor terkait pernyataan Heri Cahyono mengenai pelaksanaan rapat koordinasi maupun proses Musda.
