GUNUNGSITOLI, Sabtu (9 September 2017) suaraindonesia-news.com – Keadilan hukum bagi masyarakat lemah tidak lah seperti yang sering di bicarakan oleh petinggi Negeri ini bahwa keadilan hukum selalu berimbang dan sama terhadap siapa pun di Negara ini.
Hal ini terbukti dengan adanya kasus yang sudah setahun lamanya tepatnya 01 Juli 2016 silam, Kasus salah tembak yang dilakukan oleh oknum Anggota Polres Nias, Bripka DZ, terhadap Dharma Bakti Simbolon alias Ade (28) kini masih mengendap di Polres Nias.
Atas insiden tersebut, Beberapa aktivis mengancam akan membawa kasus tersebut ke Ombudsman RI bahkan ke Kompolnas.
“Kasus itu sudah dilaporkan secara Pidana dan Etik. Jika memang masih tidak ada perkembangan atas prosesnya hingga ke meja hijau. Maka kasus itu akan kita giring ke Ombudsman dan Kompolnas,” terang Ketua Ormas Laskar Merah Putih (LMP) Kota Gunungsitoli, Krisman Zebua alias Ama Imel, saat di temui di Jalan Lagundri, Kelurahan Pasar, Gunungsitoli. Kamis (7/9).
Ditempat yang sama, Ketua DPD LSM Gerakan Peduli Tanah Air (GEMPITA) Kepulauan Nias, Sabarman Zalukhu, berharap kepada Kepala Kepolisian Resort Nias AKBP Erwin Horja Sinaga, Agar segera menuntaskan kasus tersebut.
Sabarman menambahkan bahwa terkait dengan prinsip yang pernah dikemukakan oleh Pak Kapolres Erwin yakni “Bersih kedalam Hajar Keluar (melakukan bersih – bersih internal)” adalah suatu terobosan yang perlu di acungkan jempol.
Dia berharap prinsip itu juga dapat diterapkan terkait masalah ini yang dinilai dapat mempengaruhi marwah lembaga Polri.
“Pak Erwin adalah pimpinan baru di Polres Nias. Saya yakin bahwa beliau komitmen untuk menegakkan keadilan bagi mereka yang tertindas. Saya yakin bawa pak Erwin tak akan membela jika ada oknum anggotanya yang salah. Saya sampaikan bahwa ini masalah individu dan hanya ulah oknum, bukan masalah institusi. Karena kami juga cinta Polri,” Tuturnya.
Sedangkan Ketua DPC Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Nias, Yasamoni Gulo, Menyatakan pihaknya mendukung segala langkah yang dilakukan dalam mendesak kemajuan atas perkembangan kasus tersebut.
Menurutnya, Bila perlu masalah ini juga di laporkan ke Komnas HAM RI dan Kemenko Polhukam RI.(T2g)
