BALIKPAPAN, Kamis, (6/8), suaraindonesia-news.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan memberikan perhatian serius terhadap potret pelayanan kesehatan di Kota Minyak.
Hingga saat ini, persoalan minimnya jumlah tenaga medis serta buruknya kualitas pelayanan kesehatan masih menjadi keluhan utama yang kerap disuarakan oleh masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Hamid, di Gedung DPRD Balikpapan pada Kamis (6/8),
Hamid menyatakan bahwa sektor kesehatan di Balikpapan membutuhkan penanganan dan pembenahan yang cepat dari pemerintah daerah.
“Tentu hal ini menjadi perhatian kita bersama. Di Kota Balikpapan ini, hingga saat ini kita masih kekurangan tenaga medis. Masalah ini semakin diperparah dengan adanya pelayanan yang kurang maksimal dari fasilitas kesehatan,” ujar Hamid.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Komisi IV banyak menerima laporan dan keluhan terkait diskriminasi serta kelalaian pelayanan, khususnya yang menyasar para pengguna program BPJS Kesehatan. Pemandangan antrean panjang hingga respons pelayanan yang lambat di tingkat dasar maupun rujukan dinilai masih sering terjadi.
Menurutnya, keluhan tersebut tidak hanya menyasar fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), namun juga sudah merambah ke rumah sakit besar yang ada di Balikpapan.
“Pelayanan yang kurang maksimal ini sering kali menjadi keluhan masyarakat, terutama terkait pelayanan bagi pasien BPJS Kesehatan, baik yang berobat di Puskesmas maupun di Rumah Sakit,” tambahnya dengan nada prihatin.
Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kesehatan, Komisi IV DPRD Balikpapan menegaskan tidak akan tinggal diam.
Hamid memastikan pihak legislatif akan memperketat fungsi pengawasan dan rutin mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan sebagai instansi penanggung jawab.
Ia mendesak agar Dinkes tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik atau penyediaan fasilitas, melainkan juga harus mampu menjamin ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan yang mumpuni di setiap faskes.
“Kami selaku Komisi IV, sebagai mitra pemerintah yang salah satunya bermitra dengan Dinas Kesehatan, tentunya akan selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja dinas terkait. Kami meminta mereka untuk terus berbenah, baik dalam melakukan pengawasan langsung maupun terhadap peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan yang ada,” tegas legislator daerah pemilihan Balikpapan Selatan ini.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mengingatkan pemerintah kota agar ada keselarasan antara pembangunan infrastruktur kesehatan dengan pemenuhan kuota tenaga medis, seperti dokter spesialis, dokter umum, perawat, hingga tenaga penunjang medis lainnya.
Ia berharap anggaran daerah yang dikucurkan untuk sektor kesehatan benar-benar berdampak langsung secara positif pada masyarakat.
“Jangan sampai nanti fasilitas penunjangnya ada, gedungnya bagus, tetapi tenaga medisnya tidak ada. Karena di Balikpapan ini kita sama-sama tahu bahwa hingga saat ini kita masih sangat kekurangan tenaga medis. Ini yang harus segera dicarikan solusinya,” pungkas Hamid.
