PAMEKASAN, Jumat (14/08) suaraindonesia-news.com – Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI Tahun 2026 digelar lebih awal di Kabupaten Pamekasan. Rapat Paripurna DPRD Pamekasan dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia berlangsung di Ruang Sidang Kantor DPRD Pamekasan, Jumat (14/8/2026).
Agenda yang biasanya dilaksanakan pada 16 Agustus tersebut dimajukan karena tahun ini bertepatan dengan hari Minggu.
Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur mengatakan, mendengarkan pidato kenegaraan Presiden merupakan kewajiban bagi unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
“Itu menjadi kewajiban kita ya, semua, seluruh pimpinan DPRD, pimpinan Forkopimda untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Itu wajib kita sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah untuk mendengarkan pidato Presiden,” ujar Ali Masykur.
Dalam pidato kenegaraan tersebut, Presiden menyoroti capaian swasembada pangan. Ali Masykur mengapresiasi tren positif tersebut dan menyebut keberhasilan sektor pangan di Pamekasan tidak terlepas dari dukungan TNI dan Polri.
“Swasembada pangan itu banyak dibantu oleh TNI-Polri baik jagung maupun padi. Kalau yang surplus tinggi itu di Madura itu Bangkalan. Karena kan di sana tidak ada tembakau, jadi musim kemaraunya juga nanam padi. Padi dan jagung,” jelasnya.
Menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Ali Masykur berharap makna kemerdekaan dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk warga di pelosok desa.
“Semoga HUT ke-81 ini menjadi merdeka yang semestinya merdeka. Ketika kita survei ke masyarakat Pamekasan agak ke dalam, ‘Kenapa di sini kok gak ada bendera Merah Putih?’ Mereka menjawab, ‘Di sini belum merdeka, Pak. Belum merdeka secara ekonomi,’” tuturnya.
Menurut Ali, momentum peringatan kemerdekaan harus menjadi dorongan untuk membebaskan masyarakat dari berbagai persoalan, termasuk kemiskinan dan keterpurukan keamanan.
“Artinya semoga di HUT 81 Indonesia Merdeka ini, semoga merdeka dari kemiskinan, merdeka dari keterpurukan keamanan, merdeka dari kejahatan seksual dan kejahatan-kejahatan yang lain,” katanya.
Ali Masykur juga menyoroti program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang mulai masuk ke Pamekasan. Menurutnya, program yang memiliki anggaran miliaran rupiah tersebut perlu mendapatkan pengawasan bersama.
“Yang hari ini nih, KDKMP. Karena bangunannya hampir sama, anggarannya miliaran. Patut dikawal bersama, terutama insan pers ya. Dikawal kapan berfungsinya. Manajernya dari mana,” tegasnya.
Ia menambahkan, penyaluran bantuan sosial (bansos), Program Keluarga Harapan (PKH), serta bantuan lainnya direncanakan melalui Koperasi Merah Putih. Karena itu, menurutnya, perputaran ekonomi perlu dimulai dari program tersebut.
“Niatnya Presiden sudah bagus, cuman perangkatnya ini harus juga satu niat, tekad bulat seperti Pak Presiden. Jangan sampai hanya Presiden punya cita-cita mulia, tetapi yang di bawah tidak disertai dengan niat yang mulia semulia Pak Presiden memberikan program,” pungkasnya.
Rapat Paripurna DPRD Pamekasan tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, Forkopimda, Kapolres Pamekasan, Komandan Kodim 0826/Pamekasan, Kejaksaan Negeri Pamekasan, pimpinan OPD, serta para veteran.
