BALIKPAPAN, Kamis (13/8) suaraindonesia-news.com – Wacana perombakan dan penyegaran komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Balikpapan dipastikan belum masuk dalam tahapan pembahasan resmi.
Hingga saat ini, urusan rotasi maupun penataan ulang posisi anggota legislatif tersebut masih menjadi bola panas yang dimatangkan di internal partai politik (parpol) dan fraksi masing-masing.
Anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Balikpapan, Syarifuddin Oddang, menegaskan bahwa agenda besar ini tidak akan bergulir dalam waktu dekat. Pasalnya, penjadwalan program kerja kedewanan telah tersusun rapi secara berkala.
“Kalau untuk sekarang belum ada pembahasan. Kita sudah bicarakan dan terjadwal karena rapat program itu dilakukan setiap empat bulan sekali. Nanti pada bulan September baru kita programkan kembali apa saja yang akan dilakukan ke depan,” ujar Syarifuddin saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (12/8).
Politisi Partai Hanura ini menjelaskan bahwa penentuan formasi di AKD baik di komisi maupun badan-badan kelengkapan dewan bukanlah ranah personal anggota dewan, melainkan hak prerogatif parpol. Fraksi di DPRD bertindak sebagai perpanjangan tangan parpol untuk mengeksekusi keputusan tersebut.
“Keputusan itu harus matang dulu di parpol masing-masing sebelum dibawa ke forum DPRD. Jika sudah ada surat tugas resmi dari partai, maka wajib dijalankan oleh anggota yang bersangkutan. Jika melanggar, tentu ada mekanisme sanksi internal dari partai,” cetusnya.
Syarifuddin menilai, isu rotasi atau penyegaran di tengah masa jabatan adalah hal yang lumrah demi penyegaran organisasi, kenyamanan kerja, serta bagian dari strategi regenerasi politik. Namun, ia mengingatkan agar proses ini tidak memicu kegaduhan publik sebelum ada keputusan yang final.
“Bisa saja ada peninjauan kembali, penyegaran, atau posisinya tetap dipertahankan seperti sekarang. Semua bergantung kebutuhan organisasi dan keputusan partai. Mengenai siapa yang nanti memimpin komisi atau badan, mekanismenya sudah diatur lewat proses pemilihan formal sesuai tata tertib,” imbuhnya.
Hingga saat ini, Syarifuddin mengaku belum menerima sinyal resmi mengenai arah perubahan komposisi AKD ke depan dan memilih untuk menunggu instruksi formal dari struktur partai.
“Yang jelas kita jangan terlalu terburu-buru. Kalau terlalu cepat diumbar sementara konsolidasi belum matang, khawatirnya justru menjadi konsumsi publik yang bias. Jadi, kita ikuti saja prosesnya mengalir,” pungkasnya.
