PAMEKASAN, Kamis (13/08) suaraindonesia-news.com – Sekretaris Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau se-Madura (P4TM), Abd Azis, mendesak pengusaha dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menetapkan harga pembelian tembakau petani di atas Rp50.000 per kilogram.
Menurut Azis, angka tersebut didasarkan pada perhitungan Biaya Pokok Produksi (BPP) yang mengalami kenaikan. Ia menilai harga pembelian harus mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan petani selama proses produksi.
“Berdasarkan hasil BPP, pengusaha seharusnya membeli di atas harga itu. Petani harus beli pupuk, obat, tenaga. Kalau tidak, maka petani yang rugi,” ujar Azis saat audiensi di Pamekasan.
Ia menilai harga Rp50.000 per kilogram merupakan angka yang dinilai adil apabila melihat biaya produksi yang harus dikeluarkan petani saat ini.
Selain persoalan harga, Azis mendorong Pemkab Pamekasan segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tata niaga tembakau. Menurutnya, regulasi tersebut diperlukan sebagai payung hukum untuk memberikan perlindungan kepada petani agar tidak dirugikan setiap musim panen.
“Perda Jawa Timur sudah keluar November 2023. Pergub juga sudah ada tahun 2024. Sekarang tinggal Pemkab Pamekasan. Dewan sudah kami masukan, tinggal segera dikeluarkan,” katanya.
Azis mengingatkan, tanpa adanya regulasi yang jelas, penetapan harga dinilai belum cukup untuk melindungi petani.
“Permainan itu ada di sampel dan di timbangan. Makanya regulasi ini penting,” tegasnya.
P4TM juga menyoroti praktik pengambilan sampel tembakau yang dilakukan perusahaan. Azis meminta agar sampel yang diambil dikembalikan kepada petani dan turut diperhitungkan dalam proses penimbangan.
“Kalau komoditas lain seperti beras, padi, satu truk diambil satu kilo. Masa tembakau yang harganya Rp50.000 ke atas diambil seenaknya tanpa dihitung? Ini harus diatur,” ujarnya.
Azis mengatakan, pihaknya telah memperjuangkan persoalan tata niaga dan harga tembakau sejak 2023. Ia mengaku sudah beberapa kali menyampaikan aspirasi ke Pendopo Bupati maupun DPRD Pamekasan.
“Kami malu juga, tapi ini demi saudara-saudara kami petani. Ini untuk mempertahankan harga agar petani tidak dirugikan,” pungkasnya.
