BLORA, Jumat (31/07) suaraindonesia-news.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib menyerap bahan pangan langsung dari desa dan tidak bergantung pada distributor besar. Kebijakan tersebut diterapkan agar manfaat ekonomi dari program MBG dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di tingkat desa.
Penegasan itu disampaikan Zulkifli Hasan saat meninjau Budidaya Ikan Tematik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kamolan di Sendang Bangeran, Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Jumat (31/7/2026).
“SPPG harus membeli dari Koperasi Desa Merah Putih, koperasi nelayan, BUMDes, atau usaha yang ada di desa itu. Tidak boleh semuanya dibeli dari distributor besar,” ujar Zulkifli Hasan.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi hingga ke pelosok desa. Pemerintah telah memasukkan kewajiban penyerapan produk lokal tersebut ke dalam tata kelola resmi SPPG.
“Kalau di desa ada ikan lele, ambil lele dari desa. Kalau ada telur, ayam, sayuran, buah-buahan, dan beras, ambil dari desa. Kita ingin ekonomi rakyat tumbuh. Jangan sampai yang menikmati hanya usaha-usaha besar,” tegasnya.
Ia juga menegaskan pemerintah akan memberikan sanksi kepada pengelola SPPG yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. Menurutnya, evaluasi dan peringatan akan dilakukan secara bertahap sebelum sanksi penutupan dijatuhkan.
“Kalau tidak mengambil dari desa, kita ingatkan. Dua kali kita ingatkan, tiga kali kita ingatkan. Empat kali, tutup SPPG-nya,” katanya.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Bupati Blora Arief Rohman, Wakil Bupati Blora Sri Setyorini, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Blora.
Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan menilai pertumbuhan ekonomi nasional selama ini masih cenderung terpusat di wilayah perkotaan. Melalui Program MBG, pemerintah berupaya menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa dengan mengoptimalkan peran Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih.
Kunjungan di Desa Kamolan juga menampilkan penerapan konsep close loop economy, yakni menghubungkan secara langsung hasil produksi masyarakat dengan kebutuhan pasar melalui Program MBG. Di lokasi tersebut, bantuan 24 kolam bioflok dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dimanfaatkan untuk budidaya ikan lele.
Hasil panen ikan lele dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan empat SPPG dengan harga Rp25.000 per kilogram dalam kondisi bersih. Volume pemesanan berkisar antara 150 hingga 300 kilogram.
Ke depan, jaringan Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di sekitar 80.000 desa di seluruh Indonesia akan saling terhubung untuk membentuk rantai distribusi pangan berbasis desa dalam skala nasional.
Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menempatkan desa sebagai bagian penting dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis.
“Kamolan menjadi contoh bagaimana program ketahanan pangan bisa langsung terkoneksi dengan kebutuhan Makan Bergizi Gratis. Yang tumbuh bukan hanya produksi ikannya, tetapi juga ekonomi masyarakat desanya,” ujar Arief Rohman.
Sebagai informasi, Kabupaten Blora tidak hanya memiliki satu lokasi penerima bantuan bioflok. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menyalurkan bantuan serupa kepada Koperasi Kelurahan Merah Putih Kunden, Koperasi Desa Merah Putih Kentong di Kecamatan Cepu, serta Koperasi Desa Merah Putih Sambongrejo di Kecamatan Ngawen.
Masing-masing lokasi menerima bantuan 24 kolam bioflok, sehingga total terdapat 96 kolam bioflok yang disiapkan untuk memperkuat produksi perikanan rakyat sekaligus mendukung pasokan bahan pangan bagi Program Makan Bergizi Gratis.
