BALIKPAPAN, Selasa (18/8) suaraindonesia-news.com – Anggota DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, melayangkan kritik keras terhadap kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan.
Kritik ini mencuat menyusul semrawutnya arus lalu lintas di kawasan luar Pelabuhan Semayang yang diduga akibat adanya pembiaran terhadap truk-truk besar yang parkir memakan badan jalan, serta maraknya aksi pungutan liar (pungli) oleh juru parkir (jukir) ilegal.
Taufik menegaskan adanya pembagian kewenangan yang jelas di area tersebut. Menurutnya, area dalam pelabuhan merupakan otoritas penuh PT Pelindo IV (Persero), sedangkan area jalan umum di luar pelabuhan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dishub Balikpapan. Namun, fungsi pengawasan di jalan umum tersebut dinilai mandul.
“Saat ini diduga terjadi pembiaran oleh Dinas Perhubungan. Di kawasan Pelabuhan Semayang ini sering kali terjadi kemacetan karena banyaknya truk yang parkir berderet di sepanjang jalan, panjangnya bisa mencapai 400 hingga 500 meter. Fenomena ini semakin menjadi-jadi saat truk-truk tersebut menunggu kedatangan kapal yang akan berlabuh,” ujar Taufik saat ditemui di Gedung DPRD Balikpapan, Selasa, (18/8).
Pantauan di lapangan menunjukkan truk-truk berukuran besar nekat memarkirkan kendaraan mereka di sisi kanan dan kiri jalan. Kondisi ini menyempitkan ruang gerak kendaraan lain dan memicu penyumbatan arus lalu lintas, terutama pada sore hari saat aktivitas warga Balikpapan sedang padat-padatnya.
Selain masalah kemacetan, Taufik juga menyoroti keresahan masyarakat yang belakangan viral di media sosial mengenai kehadiran jukir liar di kawasan Pelabuhan Semayang hingga Lapangan Merdeka. Para jukir liar ini mematok tarif parkir kendaraan secara sepihak tanpa disertai karcis resmi.
“Informasi yang saya terima, tarif parkir untuk truk di kawasan itu bisa mencapai Rp5.000 hingga Rp10.000. Tidak hanya truk, warga yang berkunjung ke fasilitas publik seperti Lapangan Merdeka juga mengeluhkan hal serupa. Jukir liar kerap meminta uang di muka, dan kalau tidak diberi, mereka marah. Begitu ditanya karcisnya, ternyata tidak ada,” beber Taufik.
Ia memastikan bahwa para jukir yang beroperasi di kawasan tersebut bukanlah jukir binaan Dishub Balikpapan, melainkan murni praktik pungli.
Taufik menyayangkan hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat tata kelola parkir yang belum terakomodir ini.
“Seandainya area itu dikelola dan dibina dengan baik oleh Dishub, otomatis penarikan retribusi parkir akan masuk resmi dan menyumbang PAD bagi Pemkot Balikpapan. Ini harus benar-benar disikapi serius. Kami mendesak Dishub dan Satpol PP untuk segera turun ke lapangan melakukan penertiban gabungan,” tegasnya.
Persoalan di kawasan Semayang kian kompleks dengan hadirnya pedagang liar di sepanjang bahu jalan. Menurut Taufik, keberadaan pedagang ini ikut andil dalam memperparah kemacetan karena memicu pembeli untuk memarkirkan kendaraannya secara sembarangan.
“Selain persoalan truk, di kawasan pelabuhan ini juga banyak pedagang liar yang sangat mengganggu estetika dan kondisi jalanan. Pembeli yang mau belanja atau makan di sana akhirnya parkir sembarangan juga, karena memang tidak ada tata kelola dan penerapan lokasi parkir yang jelas di kawasan tersebut,” tambahnya.
