JAKARTA, Rabu (19/08) suaraindonesia-news.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi meluncurkan tiga program transformasi pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Senin (17/8/2026).
Peluncuran tersebut bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, Dr. Akhyar Tarfi, S.ST., M.H., bersama Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Muljo Santoso, S.H., M.H.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, esensi pelayanan publik adalah menciptakan kepuasan masyarakat sebagai hak dasar setiap warga negara.
Menurutnya, transformasi pelayanan tersebut merupakan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk terus membenahi kualitas dan efisiensi tata kelola pertanahan secara nasional.
Nusron menyebutkan, terdapat tiga inovasi utama yang resmi diberlakukan dalam transformasi pelayanan pertanahan tersebut.
Pertama, Peralihan Hak Terintegrasi, yakni layanan baru dengan target penyelesaian maksimal 10 hari kerja.
Kedua, Pengukuran Terjadwal, yang efektif berlaku di 446 kantor pertanahan. Melalui layanan ini, masa tunggu pengukuran ditargetkan maksimal tujuh hari, dengan penyelesaian berkas selama lima hari.
Ketiga, Sistem Organisasi Berbasis Wilayah yang diterapkan sebagai pilot project di 10 Kantor Pertanahan (Kantah). Sistem ini bertujuan mendekatkan penataan serta struktur tata kelola pejabat pertanahan berdasarkan wilayah kecamatan atau kelurahan.
Kementerian ATR/BPN berharap ketiga inovasi tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efisiensi pelayanan pertanahan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
