ACEH TIMUR, Senin (17/8) suaraindonesia-news.com – Harapan Lala untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sempat terkendala. Putri Saifulli, seorang nelayan asal Idi Rayeuk, Aceh Timur, yang saat ini ditahan di Thailand terkait tuduhan pelanggaran batas wilayah laut, menghadapi keterbatasan ekonomi keluarga.
Kondisi tersebut membuat Lala sempat khawatir tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keluarganya kesulitan memenuhi kebutuhan seragam dan perlengkapan sekolah.
Namun, kondisi tersebut mendapat perhatian dari Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma. Setelah menerima informasi mengenai kendala yang dihadapi Lala, Haji Uma menginstruksikan tim staf khususnya untuk mendatangi kediaman Saifulli di Gampong Tanjong, Kecamatan Idi Rayeuk.
Tim tersebut kemudian menyerahkan berbagai kebutuhan sekolah Lala, mulai dari seragam lengkap hingga sepatu. Selain itu, diberikan pula bantuan tunai sebesar Rp2.700.000 untuk menunjang kebutuhan pendidikan Lala.
“Setelah mendapat bantuan ini, alhamdulillah Lala bisa melanjutkan sekolah di MAN 1 Idi. Kami juga menyerahkan bantuan uang tunai senilai Rp2,7 juta langsung dari Tgk Haji Uma. Karena beliau berhalangan hadir secara langsung, bantuan ini dititipkan melalui tim,” ujar Furqan, Staf Khusus Haji Uma kepada Suaraindonesia-news.com, Senin (17/8/2026).
Penyerahan bantuan tersebut berlangsung dengan suasana haru. Lala menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan sehingga dirinya dapat kembali melanjutkan pendidikan.
“Sebelumnya saya sempat tidak punya seragam batik dan olahraga karena tidak ada biaya, sementara ayah masih ditahan di Thailand. Setelah mendapatkan perhatian dari Haji Uma, seluruh perlengkapan sekolah saya akhirnya terpenuhi,” tutur Lala.
Siswi Madrasah Aliyah Negeri tersebut juga mendoakan agar Haji Uma selalu diberikan kesehatan serta tetap konsisten dalam membantu masyarakat kecil di Aceh.
Bantuan tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian sosial Haji Uma terhadap warga Aceh yang menghadapi persoalan sosial dan ekonomi, termasuk keluarga nelayan yang menghadapi persoalan hukum di luar negeri.
