SUMENEP, Rabu (26/3) suaraindonesia-news.com – Ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia kembali menjadi perhatian dalam diskusi bertajuk “Indonesia Gelap Tanpa Ijazah: Tanpa Kepastian Hukum & Ekonomi” yang digelar di Resto Ayam Brewok Sakera, Jalan Pahlawan No. 15, Karangduak, Sumenep, pada Rabu (26/3/2025) sore.
Acara ini menghadirkan sejumlah jurnalis dari berbagai media, baik cetak, online, elektronik, maupun televisi. Azam Khan, advokat kondang asal Sumenep, menjadi narasumber utama dalam diskusi tersebut.
Dalam pemaparannya, Azam Khan menyoroti realitas di dunia kerja yang masih sangat bergantung pada ijazah sebagai syarat utama, tanpa mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman individu.
“Seharusnya negara memberikan kesempatan bagi rakyatnya untuk berkembang berdasarkan kemampuan, bukan sekadar selembar kertas bernama ijazah. Nyatanya, banyak orang berbakat tersingkir hanya karena formalitas administratif,” tegasnya.
Sebagai Ketua Umum KONTRA’ SM (Komisi Perlindungan Hukum & Pembelaan Hak-Hak Rakyat), Azam menilai bahwa sistem pendidikan di Indonesia lebih menitikberatkan pada sertifikasi daripada kualitas pembelajaran. Hal ini menyebabkan mereka yang tidak memiliki ijazah kesulitan mendapatkan pekerjaan, meskipun memiliki keterampilan mumpuni.
Ketidakpastian Hukum dan Ekonomi
Tak hanya soal pendidikan, ketidakpastian hukum dan ekonomi juga menjadi sorotan dalam diskusi ini. Sebagai Sekjen TPUA (Tim Pembela Aktivis dan Ulama), Azam menegaskan bahwa hukum di Indonesia sering kali berpihak kepada pemilik modal dan penguasa, sementara rakyat kecil sulit mendapatkan keadilan.
“Hukum seharusnya menjadi alat perlindungan bagi rakyat, bukan alat bagi penguasa untuk mempertahankan kekuasaan. Namun, kita sering melihat hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas,” kritiknya.
Di bidang ekonomi, Azam menilai bahwa kebijakan pemerintah lebih menguntungkan korporasi besar dibandingkan usaha kecil, yang menyebabkan kesenjangan sosial semakin melebar dan memperburuk kemiskinan.
Diskusi ini pun memunculkan pertanyaan mendalam: benarkah rakyat adalah pemilik negeri ini, atau hanya menjadi pemikul janji-janji penguasa?
Azam Khan menekankan pentingnya reformasi di berbagai sektor, termasuk sistem pendidikan, kepastian hukum, dan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat kecil.
“Jika tidak, rakyat akan semakin sadar bahwa mereka bukan pemilik negeri ini, melainkan hanya korban janji-janji politik yang tak kunjung ditepati,” tandasnya.
Diskusi ini ditutup dengan buka puasa bersama, yang semakin mempererat keakraban di antara para peserta.
Reporter: Ari
Editor: Amin
Publisher: Eka Putri
