KOTA BOGOR, Rabu (08/07) suaraindonesia-news.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, meminta seluruh perangkat daerah terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mempertahankan predikat Pelayanan Prima yang telah diraih Kota Bogor melalui Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).
Pernyataan tersebut disampaikan Denny Mulyadi saat membuka kegiatan Pembinaan dan Pendampingan PEKPPP Tahun 2026 yang berlangsung di Paseban Surawisesa, Balai Kota Bogor.
Dalam sambutannya, Denny menjelaskan bahwa PEKPPP merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja instansi pemerintah. Hasil evaluasi tersebut menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang menjadi salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi.
“PEKPPP merupakan instrumen untuk mengukur kualitas pelayanan publik secara sistematis. Hasil akhirnya adalah Indeks Pelayanan Publik yang menjadi tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi di setiap instansi pemerintah,” ujar Denny Mulyadi.
Ia mengungkapkan bahwa nilai IPP Kota Bogor terus mengalami peningkatan sejak tahun 2018. Dari nilai 4,18, IPP Kota Bogor meningkat hingga mencapai 4,69 pada tahun 2025 dengan predikat Pelayanan Prima.
Menurut Denny, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Bogor. Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus terus melakukan penyempurnaan agar prestasi tersebut dapat dipertahankan sekaligus ditingkatkan.
“Target kita pada 2026 bukan hanya mempertahankan nilai 4,69, tetapi memastikan seluruh lokus penilaian berkontribusi optimal agar prestasi ini terus meningkat,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Denny juga menyampaikan apresiasi kepada perangkat daerah yang berhasil meraih kategori A atau Pelayanan Prima pada penilaian tahun 2025. Menurutnya, capaian tersebut membuktikan bahwa standar pelayanan yang baik dapat diwujudkan apabila seluruh unsur pelayanan memenuhi indikator yang telah ditetapkan.
Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian, terutama terkait kebijakan pelayanan dan profesionalisme sumber daya manusia yang dinilai masih menunjukkan kesenjangan antarperangkat daerah.
Selain itu, Denny meminta seluruh perangkat daerah menyiapkan dokumen pendukung secara lengkap dan menyerahkannya tepat waktu sebelum proses verifikasi dan validasi oleh KemenPANRB yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Agustus 2026.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan PEKPPP merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah, bukan hanya Bagian Organisasi.
“PEKPPP bukan sekadar tugas Bagian Organisasi, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian. Saya berharap seluruh lokus prioritas dapat mencapai kategori A atau Pelayanan Prima,” pungkasnya.
