BALIKPAPAN, Selasa (7/7) suaraindonesia-news.com – Pelayanan publik di tingkat kelurahan kembali menjadi sorotan hangat. Kali ini, kinerja aparatur Kelurahan Gunung Samarinda, Balikpapan Utara, dikritik tajam oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Balikpapan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Senin (6/7).
Dalam rapat penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Wali Kota mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 tersebut, juru bicara Fraksi PKB, Muhammad Hamid, menyampaikan keluhan langsung dari masyarakat.
Fraksi PKB menuding Lurah dan Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Masyarakat Gunung Samarinda jarang berada di tempat dan terkesan tidak profesional.
“Kami mengimbau Pemerintah Kota Balikpapan untuk tegas memastikan kualitas instansi pemerintahan. Evaluasi kinerja perangkat Kelurahan Gunung Samarinda. Masukan yang terus kami terima, peran dan kinerja mereka sangat tidak mencerminkan profesionalisme ASN dan jarang berada di kantor. Kami meminta Wali Kota segera mengambil langkah tegas, baik pemberian sanksi maupun mutasi,” tegas Muhammad Hamid dalam forum paripurna.
Merespons tudingan miring tersebut, Lurah Gunung Samarinda, Sarjoko Wiono, langsung angkat bicara. Ia dengan tegas menepis isu bahwa dirinya dan jajaran jarang berkantor.
Ia memastikan bahwa seluruh aparatur kelurahan, termasuk para kepala seksi dan staf, selalu hadir setiap hari kerja untuk memberikan pelayanan optimal kepada warga.
“Kami tetap hadir setiap hari sesuai jadwal jam pelayanan, mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WITA. Buktinya kami ada di sini. Kalaupun terkadang sedang tidak berada di tempat, kemungkinan besar kami sedang melakukan monitoring lapangan di wilayah Gunung Samarinda atau menghadiri kegiatan lainnya di luar,” ujar Sarjoko, saat ditemui media ini di Kantor Kelurahan Gunung Samarinda, Selasa, (7/7).
Ia menambahkan, bahwa saat ini kelurahan sedang fokus mengawal program-program krusial pemerintah, seperti aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan pengelolaan Data Perlinsos (Perlindungan Sosial). Semua program tersebut menuntut kehadiran dan kesetiaan aparatur dalam melayani warga.
Terkait desakan mutasi dan sanksi yang dilontarkan Fraksi PKB, Sarjoko menanggapi dengan tenang. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada pemegang kebijakan tertinggi di Pemerintah Kota Balikpapan.
“Terkait dengan mutasi, saya serahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota, dalam hal ini Bapak Wali Kota Balikpapan, karena memang itu merupakan kewenangan beliau. Yang pasti, kami di sini selalu siap dan hadir dari Senin hingga Jumat untuk melayani masyarakat kami,” pungkasnya.
