JAKARTA, Senin (06/07) suaraindonesia-news.com – Krisis ekologis yang semakin nyata mendorong perlunya perubahan mendasar dalam perumusan kebijakan pembangunan di Indonesia. Meskipun berbagai penelitian ilmiah telah menunjukkan ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, efektivitas penanganannya dinilai bergantung pada kemauan politik, tata kelola yang baik, serta landasan etika dalam pengambilan kebijakan.
Hal tersebut menjadi pokok pembahasan dalam Diskusi Meja Bundar Para Pakar bertajuk “Integrasi Sains, Politik, dan Etika dalam Pembangunan Kawasan dan Tata Kelola Batas-Batas Ekologis di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina bersama Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Senin (6/7/2026).
Wakil Rektor Bidang Mutu dan Kerja Sama Universitas Paramadina, Prof. Dr. Iin Mayasari, mengatakan kepedulian terhadap isu lingkungan merupakan bagian dari komitmen universitas sebagai perguruan tinggi berbasis nilai-nilai keislaman.
“Sebagai kampus keislaman, Universitas Paramadina memandang kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan akademik. Forum ini menjadi ruang untuk mempertemukan sains, politik, etika, dan tata kelola dalam menjawab tantangan pembangunan Indonesia,” ujar Prof. Iin.
Ketua AIPI, Prof. Daniel Murdiyarso, menjelaskan bahwa dunia saat ini telah memasuki era Anthropocene, yakni periode ketika aktivitas manusia menjadi faktor utama yang memengaruhi sistem bumi secara signifikan.
Ia menyebut peningkatan suhu global yang telah mencapai sekitar 1,6 derajat Celsius dibandingkan masa praindustri menunjukkan bahwa perubahan iklim merupakan fakta ilmiah yang telah dibuktikan melalui berbagai laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
“Besarnya kerusakan lingkungan membutuhkan tata kelola yang sama besarnya. Persoalannya bukan lagi apakah perubahan iklim itu nyata, tetapi apakah sains, etika, dan politik mampu dipertemukan dalam proses pengambilan kebijakan,” tegasnya.
Moderator diskusi sekaligus Senior Advisor PPPI dan dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Abdul Malik Gismar, mengatakan hasil diskusi tidak hanya berhenti sebagai forum akademik, tetapi akan dikembangkan menjadi sebuah buku kolaboratif yang memuat gagasan seluruh narasumber.
“Kami berharap diskusi ini tidak berhenti di ruangan ini. Seluruh gagasan akan dikembangkan menjadi sebuah buku yang mampu memperkaya perdebatan publik sekaligus menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan,” ujarnya.
Ketua Badan Riset dan Kewilayahan BRIN, Fadjar Ibnu Thufail, menilai tantangan utama dalam menghadapi krisis ekologis bukan hanya menghasilkan pengetahuan baru, melainkan mengintegrasikan sains, etika, dan kebijakan publik.
Menurutnya, sains mampu menjelaskan berbagai risiko lingkungan, tetapi tidak dapat menentukan pilihan moral maupun prioritas kebijakan.
“Sains mampu menjelaskan dan memprediksi, tetapi ia tidak memiliki value judgement. Sains tidak bisa memutuskan siapa yang harus diselamatkan lebih dahulu ketika bencana datang atau kebijakan mana yang paling adil. Di situlah etika memberikan arah, sedangkan kebijakan menjadi jembatan yang menerjemahkan keduanya menjadi tindakan nyata,” kata Fadjar.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Laode M. Syarif, menilai persoalan tata kelola sumber daya alam di Indonesia tidak hanya disebabkan lemahnya penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi sistem hukum warisan kolonial yang masih menjadi dasar penguasaan ruang.
“Selama kita belum menyelesaikan persoalan konflik agraria dan belum menetapkan secara tegas kawasan yang boleh dieksploitasi dan kawasan yang wajib dilindungi, persoalan lingkungan akan terus berulang,” ujarnya.
Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashof Birry, menekankan bahwa transisi energi tidak cukup dimaknai sebagai upaya dekarbonisasi semata, tetapi juga harus diarahkan pada pengurangan eksploitasi sumber daya alam, distribusi manfaat yang lebih adil, dan pemulihan lingkungan.
“Kita tidak bisa terus mengukur kesejahteraan hanya dari seberapa banyak material yang berhasil diekstraksi. Sistem ekonomi harus dirancang agar distributif sekaligus regeneratif,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan Climate and Energy Campaigner Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik. Menurutnya, berbagai temuan ilmiah mengenai krisis iklim belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kebijakan publik.
“Sains sebenarnya sudah memberikan peringatan jauh sebelum bencana terjadi. Persoalannya bukan kurangnya bukti ilmiah, tetapi mengapa bukti tersebut tidak diterjemahkan menjadi kebijakan,” ujarnya.
Sementara itu, Managing Director Paramadina Public Policy Institute sekaligus dosen Magister Manajemen Universitas Paramadina, Muhamad Rosyid Jazuli, mengkritisi pandangan bahwa kekayaan sumber daya alam otomatis membawa kemajuan ekonomi.
Ia menilai ketergantungan terhadap sektor ekstraktif justru dapat memunculkan berbagai persoalan, mulai dari ketimpangan ekonomi hingga kerusakan lingkungan.
“Kekayaan sesungguhnya bukan terletak pada sumber daya alam, melainkan pada kualitas institusi dan political will. Negara yang maju bukan karena tambangnya, tetapi karena kelembagaannya,” tutur Rosyid.
Dosen dan Peneliti Ekologi Manusia Universitas Nahdlatul Ulama, Wardah Alkatiri, mengajak peserta melihat krisis lingkungan sebagai bagian dari persoalan kolonialisme pengetahuan dan ketimpangan global.
Ia memperkenalkan pendekatan Doughnut Framework yang menunjukkan bahwa banyak negara berkembang menghadapi persoalan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.
Editor Senior Ekuatorial.com sekaligus Ketua Umum Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) periode 2023–2026, Joni Aswira Putra, menyoroti pentingnya peran media dalam membangun kesadaran publik mengenai perubahan iklim.
“Media seharusnya menjadi bagian dari infrastruktur mitigasi bencana, bukan hanya melaporkan ketika bencana sudah terjadi,” ujarnya.
Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menambahkan bahwa biaya ekonomi akibat kerusakan lingkungan jauh lebih besar dibandingkan manfaat jangka pendek dari eksploitasi sumber daya alam.
“Kalau seluruh biaya kesehatan, kehilangan produktivitas, dan kerusakan lingkungan dihitung, keuntungan ekonomi dari sektor ekstraktif menjadi jauh lebih kecil daripada yang selama ini diklaim,” katanya.
Menutup diskusi, Ketua Komisi Kebudayaan AIPI, Prof. M. Amin Abdullah, mengajak seluruh pihak untuk tetap optimistis dalam memperjuangkan tata kelola lingkungan yang lebih baik.
“Forum seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah gagasan. The power of the words—kata-kata yang ditulis dengan sungguh-sungguh tetap memiliki kekuatan untuk membentuk kesadaran dan pada akhirnya mengubah arah kebijakan,” ujarnya.
Diskusi tersebut menyimpulkan bahwa pembangunan Indonesia ke depan tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Integrasi antara sains, politik, dan etika dinilai menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan pembangunan yang mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup. Melalui tata kelola yang berbasis bukti ilmiah, keadilan sosial, serta tanggung jawab ekologis, Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan krisis iklim sekaligus mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
