KUPANG-NTT, Senin (15/01/2018) suaraindonesia-news.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT telah menyiapkan berbagai sumberdaya dalam menghadapi peristiwa bencana alam. Salah satu bentuk kesiagaan BPBD se – NTT dalam menghadapi ancaman bencana adalah dengan menyiagakan posko bencana di 22 kota dan kabupaten yang siap beroperasi 24 untuk memantau kondisi bencana yang bakal terjadi.
“Kami telah memantapkan empat bidang sumberdaya yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) berkaitan dengan penanggulangan bencana. Yaitu sumberdaya manusia (SdM), sumberdaya peralatan, regulasi dan dukungan dana. Juga di setiap kabupaten/kota sudah dilengkapi dengan peralatan komunikasi,” kata Kepala BPBD NTT, Tini Thadeus, ketika ditemui di ruang kerjanya, di Kupang, Senin (15/1).
Tini Thadeus, menjelaskan pihaknya memiliki berbagai item kegiatan dalam penanggulangan bencana. Mulai dari bencana gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir hingga pada kejadian luar biasa (KLB).
Untuk penangananannya perlu mempersiapkan struktur dan kelembagaan maupun SdM BPBD di 21 kabupaten/kota. Dan saat ini sudah terdapat lembaga BPBD di seluruh kabupaten/kota, kecuali kabupaten Malaka belum terbentuk BPBD.
Dikatakanya, Peralatan dasar, BPBD NTT telah mendistribusikan secara merata diseluruh kabupaten berupa mobil ranger dilengkapi radio komunikasi, motor trail dan tenda.
Sedangkan peralatan pendukung telah diberikan mobil box dan mobil pick up penanggulangan bencana, speed boad dan tangki air, sementara regulasi yang menjadi acuan adalah Undang-Undang (UU) nomor: 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disertai adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat oleh masing-masing kabupaten dan kota.
Menurut Tini Thadeus, disamping dana APBD I dan II juga terdapat dana hibah dari pemerintah pusat untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi NTT.
Baca Juga: Ray Fernandes Dampingi Josef Nai Soi dalam Acara Reba Langa di Bajawa
Namun, tidak semua kabupaten setiap tahun mendapatkan dana tersebut tergantung jumlah penduduk dan intensitas bencana yang terjadi di masing-masing daerah.
“Pada 28 Desember 2017, Kementerian Keruangan RI selaku Pengguna Anggaran (PA) telah mentransfer dana RR sebesar Rp. 61,9 miliar ke rekening kas daerah dan dijadikan sebagai pendapatan lain-lain. Dana tersebut diperuntukan kepada empat kabupaten yang telah mengajukan proposal dalam kegiatan tahun 2018. Empat kabupaten itu, Manggarai sebesar Rp. 18 miliar, Ende Rp. 16 miliar, Alor Rp. 15 miliar dan kabupaten Flores Timur sebesar Rp. 12 miliar,” tutur Thadeus.
Sementara pada tahap terjadinya bencana atau tahapan emergency bencana, BPBD NTT memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang tertimpa bencana, distribusi logistik dan peralatan memasak. Untuk tahap berikutnya pasca bencana, jelas Tini Thadeus, dilakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Melalui kegiatan rehabilitasi memperbaiki kios yang rusak akibat bencana alam dan bantuan peralatan tenun kepada Ibu rumah tangga dari sumber dana APBD I dan II.
“Jadi kegiatan rehabilitasi bisa gunakan bersumber pada dana APBD tapi untuk rekonstruksi harus gunakan dana RR dari pemerintah pusat. Mengingat tahap rekonstruksi adalah tahap pembangunan phisik berupa jalan dan jembatan yang rusak karena bencana alam. BPBD NTT juga melakukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, di Kupang, terkait upaya rekonstruksi,” tambahnya.
Tini Thadeus, menyebutkan daerah rawan bencana banjir di NTT, adalah kabupaten Malaka, Belu, TTU, TTS, Rote Ndao dan kabupaten Kupang. Untuk rawan longsor terdapat di kabupaten TTS dan kabupaten Kupang.
Kata Tini Thadeus, dalam tahun 2018 BPBD NTT peroleh dana rehabilitasi dari pemerintah pusat sebesar Rp. 900 juta untuk kegiatan perbaikan sarana perekonomian masyarakat yang rusak. Ditambah dengan bantuan logistik dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat sebanyak enam peti kemas.
Reporter : Yoko
Editor: Agira
Publisher : Tolak Imam
