JAWA TENGAH, Sabtu (13/06) suaraindonesia-news.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya langkah sinkronisasi data lahan sawah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Langkah krusial ini diambil guna mendukung pengendalian alih fungsi lahan sekaligus memperkuat perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pernyataan tersebut disampaikan langsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Provinsi Jawa Tengah.
Menurut Wamen Ossy, adanya perbedaan data di lapangan berpotensi memicu ketidaksinkronan dalam pengambilan kebijakan. Oleh sebab itu, Kementerian ATR/BPN terus mendorong penyelarasan data demi mewujudkan satu basis data lahan sawah nasional yang konsisten.
”Basis data yang konsisten ini nantinya akan menjadi fondasi dasar dalam perencanaan tata ruang, perlindungan lahan pertanian, hingga memberikan kepastian investasi,” ujar Ossy.
Melalui penyelenggaraan rakor ini, pemerintah pusat dan daerah berkomitmen untuk memperkuat sinergi dalam menjaga ketahanan pangan nasional, melindungi lahan pertanian yang produktif, serta mendukung jalannya pembangunan yang berkelanjutan.
Reporter: Iran G Hasibuan
Editor: Qonita
Publisher: Eka
