BANDUNG, Rabu (11/11) suaraindonesia-news.com – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto resmi meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).
Program ini dihadirkan sebagai langkah strategis Polri untuk membantu masyarakat mendapatkan kesempatan kerja sekaligus memperkuat pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Peluncuran yang diisi dengan kegiatan job fair ini mempertemukan ribuan pencari kerja dengan berbagai perusahaan industri. Program ini dikelola melalui Korps Pembinaan Masyarakat (Korbinmas) Baharkam Polri, setelah sebelumnya sukses dikembangkan Suyudi saat menjabat sebagai Kapolda Banten. Kini, Poliran diperluas menjadi gerakan nasional.
Dalam sambutannya, Kapolri menegaskan bahwa tingginya angka pengangguran bukan sekadar persoalan ekonomi semata, melainkan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai masalah sosial yang berpotensi memengaruhi stabilitas kamtibmas.
“Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” ujar Jenderal Suyudi.
Ia mengatakan, Polri tidak berniat mengambil alih tugas kementerian atau sektor swasta. Melalui Poliran, Polri hadir sebagai jembatan dan fasilitator yang menyediakan informasi lowongan kerja, pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi, hingga fasilitasi penempatan tenaga kerja yang selaras dengan kebutuhan industri.
Selain membuka akses pekerjaan, Kapolri memberikan atensi penuh terhadap praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) yang kerap menjadi batu sandungan bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan kerja melalui proses rekrutmen yang transparan, adil, dan bersih dari praktik ilegal.
“Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan!” tegas Kapolri.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak ragu melapor jika menemukan indikasi percaloan, baik dari pihak luar maupun oknum internal perusahaan melalui Call Center Polri 110, Bhabinkamtibmas, Kapolsek, hingga petugas pengamanan internal.
Sebagai tindak lanjut, Kapolri telah menginstruksikan Kabareskrim Polri dan seluruh Kapolda untuk mengambil tindakan tegas demi memastikan proses rekrutmen berjalan bersih.
“Penegakan hukum tersebut menjadi bagian penting dari pelaksanaan Poliran agar setiap kesempatan kerja yang dibuka benar-benar dapat diakses masyarakat tanpa harus menghadapi pungutan liar, intimidasi, maupun praktik perantara ilegal,” tambahnya.
Peluncuran program nasional ini turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus.
Hadir pula perwakilan dari Kementerian P2MI, BNSP, jajaran pejabat utama Mabes Polri, unsur Forkopimda Jawa Barat, serta para pimpinan asosiasi industri dan dunia usaha.
Melalui sinergi lintas sektor ini, Poliran diharapkan tidak hanya mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membangun paradigma kepolisian modern yang hadir langsung sebagai mitra solutif bagi kehidupan warga sehari-hari.
