SUMENEP, Rabi (11/11) suaraindonesia-news.com – Rencana penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 di Kabupaten Sumenep mendapat sejumlah catatan dari anggota Komisi I DPRD Sumenep Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hairul Anam.

Ia menyampaikan tiga hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah sebelum sistem tersebut diterapkan, yakni efektivitas pelaksanaan, kesiapan pengawasan, serta koordinasi antara DPRD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep.

Menurut Hairul, penggunaan e-voting berpotensi mempercepat proses rekapitulasi suara sekaligus mengurangi risiko surat suara rusak. Namun, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, terutama pasokan listrik dan jaringan internet di wilayah kepulauan.

“E-Voting sangat efektif untuk kecepatan rekapitulasi dan menekan politik uang serta surat suara rusak. Tapi efektivitas ini hanya terjadi jika infrastruktur siap. Di Sumenep, khususnya kepulauan, tantangan listrik dan jaringan internet masih menjadi PR,” ujar Hairul.

Selain infrastruktur, ia menilai penerapan sistem elektronik akan mengubah pola pengawasan Pilkades. Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan saat pemungutan suara, tetapi juga harus mencakup keamanan sistem, server, dan rekam jejak digital atau audit trail.

“E-Voting bukan menghilangkan pengawasan, tapi mengubah polanya. Dari yang dulu mengawasi pencoblosan kertas, sekarang harus mengawasi sistem, server, dan audit trail digital,” jelasnya.

Hairul menilai Badan Permusyawaratan Desa (BPD), panitia Pilkades, serta para saksi perlu mendapatkan bimbingan teknis khusus sebelum pelaksanaan. Kesiapan sumber daya manusia dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan maupun kecurigaan masyarakat terhadap hasil pemungutan suara.

“Butuh perjalanan cukup panjang ini. Tanpa kesiapan sumber daya manusia, penerapan teknologi tersebut khawatir justru menimbulkan kecurigaan baru di tengah masyarakat,” paparnya.

Catatan ketiga berkaitan dengan koordinasi DPRD dan DPMD Sumenep. Hairul menegaskan, persiapan Pilkades berbasis e-voting membutuhkan kerja bersama, termasuk penyusunan regulasi teknis, sinkronisasi data pemilih dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta pelaksanaan simulasi di sejumlah desa percontohan.

“Kami akan terus berkoordinasi untuk menekankan kesiapan agar ini berjalan mulus. DPMD tidak bisa jalan sendiri. Harus ada regulasi turunan yang jelas berupa Perbup dan perda tentang Pilkades E-Voting,” tegasnya.

Meski mendukung modernisasi sistem pemilihan kepala desa, Hairul mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terburu-buru menerapkan e-voting sebelum kesiapan regulasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia benar-benar dipastikan.

Ia juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan masyarakat desa. Menurutnya, keberhasilan penerapan teknologi dalam pemungutan suara tidak hanya ditentukan oleh perangkat elektronik, tetapi juga transparansi proses dan mekanisme pengawasan yang dapat dipahami masyarakat.

Terkait draf regulasi yang diusulkan DPMD Sumenep, Hairul menyebut pembahasannya belum dapat dilanjutkan karena masih menunggu kepastian aturan yang lebih tinggi. Ia mengatakan, penyusunan regulasi daerah perlu diselaraskan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hairul turut merujuk pada Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah mengalami perubahan melalui Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020. Selain itu, ia menyebut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai salah satu regulasi yang perlu diperhatikan.

“Jadi untuk saat ini hanya sebatas drafting saja, belum dibahas lebih lanjut sambil menunggu Permendagri baru soal pemilihan e-voting seperti yang termaktub dalam Putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009,” ungkapnya.

Hairul berharap DPMD Sumenep dapat mematangkan persiapan regulasi, memberikan bimbingan teknis kepada panitia, serta menggelar simulasi secara terbuka sebelum e-voting diterapkan dalam Pilkades Serentak 2027.