PAMEKASAN, Jumat (30/10) suaraindonesia-news.com – Kesenjangan fasilitas antara sekolah negeri dan madrasah swasta menjadi perhatian Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ansari. Ia menilai lembaga pendidikan yang didirikan secara mandiri oleh masyarakat, termasuk madrasah dan pesantren, membutuhkan perhatian agar dapat memberikan layanan pendidikan yang layak.
Persoalan tersebut disampaikan Hj. Ansari dalam kegiatan Ngopi (Ngobrol Pendidikan Islam) di Kabupaten Pamekasan. Kegiatan yang merupakan kolaborasi Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama itu menjadi forum bagi pendidik serta pengelola lembaga pendidikan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di daerah.
Dalam forum tersebut, Hj. Ansari mengatakan banyak madrasah dan pesantren berdiri atas inisiatif serta swadaya masyarakat. Namun, menurutnya, sebagian lembaga masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk kondisi bangunan yang membutuhkan perbaikan.
“Guru agama, yang punya pondok pesantren, yang punya madrasah, itu mendirikan madrasahnya sendiri tanpa campur tangan pemerintah,” ujar Hj. Ansari.
Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam upaya pemerataan layanan pendidikan. Menurutnya, madrasah juga menjalankan fungsi penting dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat, sehingga kebutuhan fasilitasnya perlu diperhatikan.
Sejumlah peserta kegiatan turut menyampaikan persoalan yang dihadapi lembaga pendidikan, termasuk keterbatasan fasilitas dan belum diterimanya bantuan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana.
Hj. Ansari menegaskan bahwa peserta didik di sekolah negeri maupun swasta, termasuk madrasah, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Hal serupa, menurutnya, juga berlaku bagi para tenaga pendidik.
“Anak-anak bangsa, baik itu sekolah di negeri ataupun di swasta, harusnya memiliki perlakuan yang sama. Baik itu murid ataupun guru,” katanya.
Selain persoalan fasilitas, ia juga menyoroti pentingnya efektivitas penggunaan anggaran pendidikan agar manfaatnya dapat menjangkau peserta didik di berbagai wilayah, termasuk madrasah swasta dan lembaga pendidikan keagamaan di pedesaan.
Hj. Ansari menyampaikan bahwa berbagai masukan dari forum tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk dibahas dalam rapat bersama Kementerian Agama selaku mitra kerja Komisi VIII DPR RI. Ia berharap persoalan sarana prasarana dan dukungan terhadap madrasah dapat menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut.
Melalui kegiatan Ngopi, berbagai kondisi dan kebutuhan lembaga pendidikan Islam di Madura dihimpun sebagai bahan pembahasan untuk mencari solusi sesuai kewenangan pemerintah dan instansi terkait.
