JAKARTA, Rabu (11/11) suaraindonesia-news.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Bareskrim Polri melakukan evaluasi terhadap 11 korporasi pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang terindikasi berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Evaluasi tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi penanganan, mulai dari usulan pencabutan HGU, tidak memperpanjang hak yang telah berakhir, tidak menerbitkan HGU baru, hingga evaluasi dan verifikasi lebih lanjut terhadap beberapa perusahaan.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU yang dilanjutkan dengan konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta.
Kegiatan itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, serta sejumlah kepala badan, wakil menteri, dan jajaran pimpinan Kabinet Merah Putih.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, terdapat 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut haknya. Berdasarkan penelusuran kepemilikan manfaat atau beneficial ownership, sejumlah perusahaan tersebut diketahui memiliki keterkaitan dengan pemegang saham dari luar negeri.
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Nusron.
Berdasarkan hasil analisis ATR/BPN, penanganan terhadap 11 korporasi tersebut dikelompokkan ke dalam lima kategori.
Pertama, rekomendasi pencabutan HGU.
Kategori ini mencakup tiga perusahaan, yakni PT MIB dengan luas HGU 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta PT SKM dengan dua bidang HGU masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Pertimbangan penanganan tersebut antara lain luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, kejadian kebakaran berulang, serta dugaan pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Kedua, tidak memperpanjang HGU yang telah berakhir.
Kebijakan ini diterapkan terhadap eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Hak tersebut telah berakhir pada 2020 dan tidak akan diperpanjang dengan pertimbangan adanya ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kejadian kebakaran berulang.
Ketiga, tidak menerbitkan HGU baru.
Kategori ini mencakup PT ANI dengan luas lahan 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, serta PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Terhadap ketiga perusahaan tersebut, ATR/BPN memutuskan tidak menerbitkan HGU. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan masing-masing perusahaan.
Keempat, evaluasi terhadap HGU PT SAE.
PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, memiliki HGU seluas 1.510,2639 hektare. Penanganan terhadap perusahaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan luas lahan terbakar yang tidak lebih dari 50 persen serta adanya ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Kelima, verifikasi dan pengumpulan data lanjutan.
Kategori ini meliputi PT STP dengan dua bidang HGU seluas 129,55 hektare dan 286,99 hektare; PT API dengan bidang HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare; serta PT JMS seluas 4.928,7 hektare.
Verifikasi dilakukan untuk memperoleh data yang valid sebagai dasar penentuan langkah penanganan selanjutnya.
Sementara itu, Menko Polkam Dudung Abdurachman menegaskan bahwa perusahaan yang memperoleh hak pengelolaan sumber daya alam memiliki kewajiban menjaga wilayah konsesinya dan bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan hukum.
“Pemerintah menegaskan bahwa setiap lahan memiliki pihak yang bertanggung jawab. Perusahaan yang memperoleh hak pengelolaan dan manfaat ekonomi dari sumber daya alam wajib menjaga wilayah konsesinya, menanggulangi dan mencegah kebakaran, serta bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Dudung.
Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan lahan dan memastikan pemegang hak menjalankan kewajibannya. Namun, tindak lanjut terhadap setiap perusahaan tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, verifikasi, dan prosedur hukum yang berlaku.
