JAKARTA, Rabu (11/11) suaraindonesia-news.com – Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menyoroti melemahnya fungsi pengawasan terhadap kekuasaan dalam dinamika politik Indonesia. Ia menilai peran partai politik dan parlemen yang semestinya menjalankan mekanisme kontrol terhadap pemerintah belum berjalan secara optimal.
Dalam analisisnya, Didik menilai kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan serius bagi keberlangsungan demokrasi. Di tengah situasi itu, ia memandang Panda Nababan sebagai salah satu figur yang tetap menyuarakan kritik terhadap kekuasaan, meskipun berada dalam lingkungan politik yang sama dengan Joko Widodo (Jokowi).
“Di pemerintahan tidak ada sama sekali Check and balances karena di periode kedua Jokowi sudah tampil sebagai figur yang otoriter. Wajahnya lugu tetapi perilakunya menindas dan demokrasi di bawahnya mengalami regresi dan pelemahan yang semakin rapuh,” tulis Didik.
Didik menilai kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari mekanisme demokrasi. Menurutnya, pengawasan kekuasaan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga negara, tetapi juga harus dijalankan oleh parlemen, partai politik, dan masyarakat sipil.
Ia berpandangan, keberadaan tokoh yang berani menyampaikan kritik dan mengingatkan pemerintah diperlukan untuk menjaga agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.
Di bagian akhir analisisnya, Didik kembali menyoroti peran Panda Nababan sebagai figur yang dinilainya berani menyuarakan kritik terhadap apa yang dipandangnya sebagai kesewenang-wenangan kekuasaan.
Menurut Didik, kiprah Panda tidak hanya berkaitan dengan perjalanan kariernya dari jurnalis senior menjadi politikus, tetapi juga mencerminkan dinamika perjuangan menjaga demokrasi dan memperkuat fungsi pengawasan terhadap kekuasaan di Indonesia.
Didik menilai, demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan kontrol publik. Tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, kekuasaan berisiko berjalan tanpa koreksi yang memadai.
