JAKARTA, Rabu (11/11) suaraindonesia-news.com – Anggota DPD RI/MPR RI asal Aceh, H. Sudirman Haji Uma, meminta polemik terkait jabatan Wakil Presiden segera diselesaikan melalui mekanisme konstitusional. Ia menilai putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 harus dihormati dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Putusan tersebut mengabulkan gugatan terhadap Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Dalam amar putusannya, MA menyatakan surat keterangan itu batal dan mewajibkan pihak tergugat mencabutnya.
Menanggapi putusan tersebut, Haji Uma menegaskan bahwa seluruh pihak perlu menghormati keputusan lembaga peradilan dan tidak membiarkan polemik berkembang tanpa kepastian.
“Putusan MA itu final. Tidak boleh bertele-tele,” tegas Haji Uma.
Menurutnya, terdapat dua jalur yang dapat menjadi pembahasan dalam menyikapi persoalan jabatan Wakil Presiden, yakni pengunduran diri secara sukarela atau mekanisme pemberhentian melalui proses konstitusional.
Haji Uma menilai pengunduran diri secara sukarela dapat menjadi pilihan untuk menghindari polemik berkepanjangan. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hak yang bersangkutan.
“Kita menghargai kalau sang Wakil Presiden mundur dengan hormat. Itu sikap kenegarawanan,” ujarnya.
Apabila tidak terjadi pengunduran diri, Haji Uma menyebut mekanisme pemberhentian dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Berdasarkan ketentuan tersebut, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diusulkan DPR setelah melalui proses pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Selanjutnya, MPR mengambil keputusan dalam sidang paripurna sesuai persyaratan konstitusional.
“Kalau proses pemakzulan nanti dilakukan oleh MPR, itu sistem yang sudah pasti. Bukan kudeta, itu konstitusi,” kata Haji Uma.
Ia juga meminta agar informasi mengenai rencana pengunduran diri Wakil Presiden yang berkembang pada 10 November 2026 diperjelas melalui pernyataan resmi. Menurutnya, kejelasan informasi diperlukan agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.
“Proses ini harus segera berjalan. Mundur terhormat lebih elegan, tapi kalau harus dimakzulkan, biarlah MPR yang memutus,” pungkasnya.
Meski demikian, putusan MA dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 secara langsung menyangkut keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan, bukan keputusan pemberhentian Wakil Presiden. Karena itu, persoalan jabatan Wakil Presiden tetap harus ditangani melalui mekanisme konstitusional yang berlaku.
