JAKARTA, Kamis (04/07) suaraindonesia-news.com – Sebagai bagian dari Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Anggaran Tahun 2025, jajaran satuan kerja (satker) di lingkup Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memaparkan pelaksanaan teknis untuk implementasi penerapan anggaran tahun 2025. Pemaparan ini dilaksanakan pada Rabu (03/07/2024) di Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta.

Penjelasan teknis pertama disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Dony Erwan. Ia menjelaskan rencana kebijakan, program, dan anggaran Kementerian ATR/BPN untuk tahun 2025, yang merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”

Program prioritas yang dijabarkan meliputi digitalisasi data pertanahan, lanjutan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), akselerasi Rencana Tata Ruang, pengurangan kesenjangan sosial melalui Reforma Agraria, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pengendalian tanah dan ruang, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, Reformasi Birokrasi, serta ILASP (Integrated Land Administration and Spatial Planning) bekerja sama dengan World Bank.

“Kegiatan prioritas ini mencakup digitalisasi data pertanahan, melanjutkan program PTSL, akselerasi Rencana Tata Ruang, mengurangi kesenjangan sosial melalui Reforma Agraria, kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pengendalian tanah dan ruang, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, Reformasi Birokrasi, dan ILASP yang bekerja sama dengan World Bank,” ungkap Dony Erwan.

Untuk mengimplementasikan program-program tersebut, Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Agust Yulian, menekankan pentingnya penyerapan anggaran yang berkualitas. Ia menjelaskan bahwa peran dari tiga lini—seluruh Satker sebagai lini pertama, seluruh unit Eselon 1 sebagai lini kedua, dan Inspektorat Jenderal sebagai lini ketiga—sangat penting dalam mencapai efektivitas fungsi template yang harus disesuaikan dengan kebutuhan.

“Untuk mencapai kualitas ini perlu peran tiga lini, mulai dari perencanaan, penganggaran, dan penyerapan. Perlu juga efektivitas fungsi template yang harus disesuaikan dengan kebutuhan,” terang Agust Yulian.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Hatta Firmansyah, menjelaskan alur perencanaan kegiatan serta anggaran sarana dan prasarana. Ia menekankan pentingnya momen penyusunan RKA-K/L bagi seluruh Satker daerah untuk melakukan perencanaan yang matang.

“Di forum ini kita bersama menyusun dokumen secara lengkap, sehingga kami bisa menentukan mana yang bisa diprioritaskan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga pada Biro Hubungan Masyarakat, Risdianto Prabowo Samodro, mensosialisasikan kegiatan kehumasan. Ia menyebutkan empat fungsi yang bisa diadaptasi oleh jajaran di daerah, yaitu penguatan hubungan dengan pemangku kepentingan dan instansi terkait, mempererat relasi dengan media, membina hubungan dengan komunitas masyarakat, serta mengelola pengaduan dan layanan informasi publik.

“Teman-teman di daerah bisa melakukan penguatan hubungan dengan pemangku kepentingan dan instansi terkait, mempererat relasi dengan media, membina hubungan dengan komunitas masyarakat, serta mengelola pengaduan dan layanan informasi publik,” terang Risdianto Prabowo Samodro.

Kegiatan ini diikuti oleh 800 peserta yang terdiri dari jajaran Satker pusat, daerah, dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Reporter: Iran G Hasibuan
Editor: Amin
Publisher: Eka Putri