BALIKPAPAN, Rabu (24/6) suaraindonesia-news.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 yang saat ini tengah berlangsung.
Pengawasan ketat dipastikan akan dilakukan di setiap lini guna menjamin keadilan bagi seluruh calon siswa di Kota Beriman.
Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, saat memimpin jalannya Rapat Paripurna ke-7 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026.
Pertemuan krusial yang dihadiri oleh jajaran eksekutif dan legislatif ini berlangsung di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan.
Di hadapan para peserta rapat, Alwi Al Qadri mengingatkan seluruh pihak bahwa persoalan pendidikan bukan sekadar agenda rutin tahunan.
Menurutnya, akses terhadap pendidikan yang layak merupakan fondasi utama dalam mencetak generasi penerus yang akan menentukan arah masa depan Kota Balikpapan.
“Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yang menjadi penentu masa depan kota ini. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak yang mengabaikan hak anak-anak kita untuk mendapatkan akses sekolah yang layak,” ujar Alwi.
Mengingat proses SPMB kerap memicu dinamika dan kekhawatiran di tengah masyarakat, seperti masalah zonasi, kuota, hingga kendala sistem daring, Alwi meminta dinas terkait dan panitia pelaksana untuk bekerja secara profesional.
Dewan menuntut agar seluruh tahapan dilakukan tanpa ada yang ditutup-tutupi.
“Sebagai wakil rakyat, kami meminta dengan tegas agar seluruh tahapan seleksi murid baru dilakukan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Jangan ada ruang untuk praktik-praktik yang merugikan masyarakat,” imbuhnya.
Guna memastikan proses seleksi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, DPRD Kota Balikpapan akan memaksimalkan fungsi pengawasannya.
Anggota dewan di tingkat komisi terkait akan diterjunkan untuk memantau langsung perkembangan di lapangan, mulai dari tahap pendaftaran, verifikasi berkas, hingga pengumuman akhir.
“DPRD Kota Balikpapan akan terus menjalankan fungsi pengawasan ketat di setiap tahapan demi memastikan hak pendidikan masyarakat terpenuhi dengan baik. Kami ingin memastikan proses ini berjalan adil bagi semua kalangan,” pungkas Alwi.
Rapat paripurna ini juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
Kehadiran para pejabat ini diharapkan memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mengawal isu-isu krusial di Kota Balikpapan, termasuk sektor pendidikan.
