GMPK Minta Polda Aceh Ungkap Dugaan Korupsi Pengadaan Wastafel Rp41,2 Miliar

oleh -224 views
Foto: Khaidir, S.H Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Perwakilan Aceh Timur.

ACEH TIMUR, Selasa (21/09/2021) suaraindonesia-news.com – Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Aceh Timur, minta Kapolda Aceh melalui Dirkrimsus segera nenetapkan tersangka pada proyek pembangunan wastafel dan sumur bor pada Dinas Pendidikan Aceh untuk SMK dan SMA pada tahun anggaran 2020.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua GMPK perwakilan Aceh Timur, Khaidir, Selasa (21/9/2021).

Menurutnya, ada dugaan korupsi yang terjadi pada pembangunan wastafel pada Dinas Pendidikan Aceh tersebut.

Pembangunan tempat cuci tangan tersebut diperuntukkan untuk siswa-siswi sebagai sarana pencegahan Covid-19 yang penganggarannya bersumber dari APBA 2020 itu terkesan dadakan dan tanpa perencanaan yang matang.

“Seharusnya tim teknis dapat memastikan terlebih dahulu sekolah mana saja yang kurang fasilitas cuci tangan dan kemudian baru direhabilitasi atau dilakukan rekontruksi tempat cuci tangan yang sudah tersedia ditiap-tiap sekolah SMA/SMK diseluruh Aceh,” ucap Khaidir.

“Sangat disayangkan realisasi proyek tersebut dilakukan tidak sempurna dan pihak sekolah ada yang harus memperbaiki kembali,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Khaidir menyampaikan, pengakuan para pihak sekolah, justru harus mengeluarkan biaya sendiri agar wastafel yang sudah dibangun tersebut dapat difungsikan sebagai mana mestinya.

“Pada tahun 2020 Dinas Pendidikan Aceh sudah mengelontorkan dana anggaran sekitar Rp41,2 miliar untuk pembangunan wastafel dan sumur bor tersebut dengan skema anggaran yang bersumber dari refocusing 2020,” ujarnya.

Atas dasar itu, GMPK meminta Polda Aceh untuk segera melakukan penyelidikan dan memastikan apakah pembangunan tersebut ada atau tidaknya unsur korupsi.

“Harapan kita Dirkrimsus Polda Aceh dapat mengumumkan kepublik hasil perkembangan penyelidikan agar nantinya ada kepastian hukum, apabila ditemukan dugaan unsur korupsi segera tetapkan tersangka lalu limpahkan kekejaksaan,” katanya.

Khaidir, menilai hal yang sangat mudah untuk melihat unsur pelanggaran hukum dalam kasus itu. Pihaknya berharap dan percaya kepada Kapolda Aceh yang baru, mampu mengungkap kasus tersebut. Mulai dari perencanaan, penganggaran dan pembangunannya. Sehingga siapa pun yang diduga terlibat tidak lolos dari jerat hukum, bahkan penerima aliran dananya juga dapat diungkap secata tuntas.

“Pandemi Covid-19 adalah bencana nasional, jadi siapapun melakukan korupsi terhadap anggaran pandemi dapat dijerat dengan hukuman mati sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi,” sebut Khaidir.

“Kita akan konsisten dan selalu mengawal tentang pengusutan kasus tersebut sehingga ada rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap pelaku kejahatan luar biasa tersebut,” pungkasnya.

Reporter : Masri
Editor : Moh Hasanuddin
Publisher : Syaiful

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *