Dinilai Ada Kejanggalan, LIRA Soroti Pengelolaan Pajak Daerah Lumajang

oleh
Ilustrasi

LUMAJANG, Rabu (26/2/2020) suaraindonesia-news.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Lumajang, mencoba menyoroti terkait tunggakan pajak di Kabupaten Lumajang, diduga ada yang janggal atas pengelolaan pajak tersebut.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) LSM LIRA Kabupaten Lumajang, Fuad Afdlol kepada media ini. Dirinya menyampaikan kalau pajak daerah itu bisa dinego atau dimanipulasi.

Pasalnya, ketika pihaknya masuk ke kantor Badan Pengelola Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang, Ingin meminta data Wajib Pajak (WP) yang menunggak sejak tahun 2019, secara spontan, salah satu karyawan kantor BPRD menawari untuk negoisasi pajak.

“Mohon maaf Bapak ada yang bisa saya bantu? Apakah bapak mau nego?” ujar laki-laki yang menghampiri awak LSM dan awak media tadi.

Kata Fuad, ini yang menjadikan sebuah pertanyaan besar, kenapa ada nego pajak berlaku di disini?

“Loh, kenapa ada nego-negoan pajak disini? Masak pajak bisa di nego. Ini pertanyaan besar yang harus di jawab ini?” Gerutu Sekda LSM LIRA sambil jalan masuk ke ruang yang dipersilahkan masuk oleh staf tersebut.

Ketika sudah di depan meja dan di hadapan staf tujuan diutarakannya, dan Sekda LSM LIRA ini menyampaikan kalau pihaknya meminta data WP yang menunggak pajak sejak tahun 2019, seperti pajak minerba, hingga Rp. 2 miliar lebih.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Bu Susi selaku Kepala BPRD,” ungkapnya sambil menunjukkan hasil koordinasinya melalui pesan whatshapp, untuk menemui Kabid Penagihan, Atim.

Karena Atim tidak ada ditempat, maka staf tersebut langsung telpon Atim dan di loadspeaker, dari situ terdengar jelas, pembicaraan staf bersama Atim atasannya, kalau LSM minta data jangan di kasih. “Gak usah kalau LSM” kata Atim kepada stafnya.

Dan hal ini, dikuatkan oleh Bupati LSM LIRA Kabupaten Lumajang, Angga Dhatu Nagara, kalau pihaknya akan segera melayangkan somasi kepada kantor BPRD Kabupaten Lumajang, untuk menyelesaikan tunggakan pajak daerah tersebut.

“WP yang menunggak itu harus ada sanksi tegas dari BPRD selaku instansi pengelola pajak dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang,” katanya.

Sebab hal ini, menurut Angga, akan mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Lumajang untuk menjadi lebih baik lagi.

“Marilah kita dukung Pemkab Lumajang dalam proses percepatan pembangunan dengan taat pajak,” pungkasnya.

Reporter : Fuad
Editor : Amin
Publiser : Oca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *