Bantuan Sapi TA 2018 Diduga Tak Disalurkan, GMPK Laporkan Disnak Aceh Ke Jaksa Agung RI

Khaidir, SH, Ketua GMPK Aceh Timur saat di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jampidsus Jakarta.

ACEH TIMUR, Senin (25/11/2019) suaraindonesia-news.com – Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Aceh Timur laporkan Dinas Peternakan (Disnak) Provinsi Aceh ke Jaksa Agung RI, terkait bantuan 99 sapi untuk 3 (tiga) kelompok di Aceh Timur Tahun 2018.

Hal itu di sampaikan ketua GMPK Aceh Timur, Khaidir, SH kepada media suaraindonesia-news.com. Senin 25/11).

“Kita datangi Jampidsus RI untuk melaporkan Dinas Peternakan Aceh sebagai terlapor dengan surat laporan nomor : 037/DPD-GMPK/AT /XI/2019 beserta menyerahkan sejumlah alat bukti, laporan kami sudah di terima oleh staf bagian sekretariat Pidsus di Jakarta,” kata Khaidir.

Laporan Ini perihal dugaan penyimpangan aturan yang di lakukan oleh Dinas Peternakan Aceh yang menghambat penyaluran bantuan sapi tahun Anggaran 2018 kepada tiga kelompok penerima bantuan di Kabupaten Aceh Timur.

“Bantuan Lembu tersebut diperuntukkan untuk tiga kelompok ternak yang berada di Kabupaten Aceh Timur dengan nama kelompok Seumangat Baru Gampong Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Sumber Tani Gampong Paya Gajah, Kecamatan Peureulak dan Kelompok Gampong Seuneubok Baro Kecamatan Darul Ihsan,” tutur Khaidir.

Ke tiga kelompok ternak tersebut, kata Khaidir, merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur ke Dinas Peternakan Provinsi Aceh pada tahun 2017 yang sampai sekarang diduga belum kunjung disalurkan.

“Padahal tender proyek tersebut sudah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2018, yang dimenangkan oleh CV. Matang Bungong, CV. Multi Karya Baru dan CV. Lamjaroe,” terangnya.

Menurutnya, sesuai pasal 41 Undang-undang No 31 tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2000, tentang peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat dalam pecegahan terjadinya tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik sekaligus untuk membantah isu yang beredar tentang dugaan bantuan tersebut sudah diselewengkan oleh Dinas Peternakan Provinsi Aceh.

Lebih lanjut Khaidir mengatakan laporan ini untuk menepis pernyataan Anggota DPRA Muhammad Yunus Banta, asal dapil 6 Aceh Timur bahwa laporannya harus di dukung oleh data.

“Insya Allah kita sudah menyiapkan sejumlah data sebagai alat bukti dan saksi yang kami lampirkan dalam laporan,” beber Khaidir.

Menurutnya, pihaknya akan melihat perkembangan dari hasil pemeriksaan, untuk mendapatkan kepastian hukum dan fakta yang sebenar nya terhadap keadilan masyarakat miskin yang di zalimi oleh Dinas Peternakan Aceh.

“Kita juga mengendus proyek pengadaan sapi ini terindikasi korupsi. Bahkan kita desak Jaksa Agung untuk meng audit bantuan tersebut, apalagi penjelasan Disnak ada kelompok lain yang masuk Desa penerima yang sama, ini perlu di ungkap, bahkan pengakuan Keuchik tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Usaha (SKU) selain kelompok yang di ajukan tahun 2017,” terangnya.

Khaidir menambahkan, pihaknya juga mendesak Jaksa Agung untuk meng audit dana bantuan hibah mulai dari tahun 2016-2018 di bawah pengelolaan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) Dinas Peternakan Provinsi Aceh.

Sementara Kepala Dinas Peternakan Aceh, drh Rahmandi, M.Si saat dikonfirmasi via telephone mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan ke Khaidir agar laporannya berimbang tidak menyudutkan pihaknya saja,  sebab menurutnya bantuan tersebut sudah diserahkan ke Disnak Aceh Timur, namun mereka tak mau menerima dan menanda tangani Berita Acaranya.

Menurutnya, bantuan tersebut merupakan usulan dari Disnak Aceh Tmur tahun 2017, ke Bappeda Aceh, kemudian usulan bantuan tersebut masuk ke DIPA, karena APBA tahun 2018 Pergub semua kegiatan berada di Provinsi.

“Karena Disnak Aceh Timur tidak mau menerima dan menanda tangani Berita acara, bantuan tersebut terkatung-katung di Provinsi, sapi tersebut masih berada di tempat tampungan sebanyak 88 ekor dari jumlah 99 ekor, karena sebagian mati,” jelas Rahmandi.

“Kami berat juga karena biaya operasional tidak dialokasi oleh pemerintah,” keluh Rahmandi.

Ia juga mengaku jika minggu lalu pihaknya sudah turun ke Aceh Timur melakukan pertemuan di Aula Sekdakab membicarakan masalah bantuan sapi tersebut,  Pertemuan itu turut dihadiri Kadisnak Aceh Timur, Asisten 2, dan Asisten 3, membahas ihkwal bantuan tersebut.

“Saat ini kami menunggu keputusan Bupati Aceh Timur untuk di salurkan kemana bantuan sapi tersebut, apakah dialihkan kepihak lain seperti koperasi, atau sejenis Bumdes, agar bantuan tersebut bisa di manfaatkan oleh masyarakat,” tuturnya.

Menurut informasi di lapangan, kelompok ini pernah menerima bantuan sampai dua kali, bahkan sebagian anggota kelompok bukan peternak.

“Tapi itu kan kami tidak tau, yang tau Disnak Aceh Timur, meraka yang mengusulkan dan memverifikasi nya,” tutup Rahmandi.

Reporter : Masri
Editor : Amin
Publisher : Oca


Warning: A non-numeric value encountered in /home/suaraindonesia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here