ABDYA, Kamis (17/09) suaraindonesia-news.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar rapat bersama sejumlah pimpinan dan perwakilan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Pertemuan itu digelar untuk memaksimalkan penyelenggaraan program dan kegiatan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Rapat yang berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Abdya, Rabu (16/9/2026), dihadiri perwakilan perusahaan dari berbagai sektor, mulai dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga perusahaan swasta yang beroperasi di Kabupaten Abdya.
Forum tersebut dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Abdya, Rahwadi, didampingi Kepala Bapperida Abdya, Sufrinaldi.
Dalam rapat tersebut, Rahwadi menekankan pentingnya integrasi data antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan. Menurutnya, kesamaan data diperlukan agar penyaluran bantuan tidak terjadi tumpang tindih dan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Kita ingin mensinergikan program pemerintah daerah dengan program perusahaan, dengan sasaran lebih ketat dan tepat sasaran. Kemudian, datanya harus satu data sehingga tidak tumpang tindih,” ujar Rahwadi di hadapan para perwakilan perusahaan.
Ia mencontohkan penyaluran santunan bagi anak yatim yang selama ini dinilai berpotensi menyasar penerima yang sama.
Menurut Rahwadi, melalui satu data terpadu, distribusi bantuan diharapkan dapat dilakukan secara lebih merata sehingga penerima manfaat dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
Kolaborasi antara Pemkab Abdya dan perusahaan tersebut juga diarahkan untuk mendukung sejumlah program prioritas Bupati Abdya Safaruddin dan Wakil Bupati H. Zaman Akli.
Program yang disebut antara lain santunan anak yatim, penyediaan beasiswa, pembangunan rumah layak huni, pengentasan kemiskinan, hingga program layanan kesehatan inovatif seperti Doto Saweu Gampong dan Doto Saweu Sikula.
Meski melibatkan pihak perusahaan, Rahwadi menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki peran dalam pendampingan dan perumusan skema program.
“Ini juga tidak semata-mata kita menyerahkan kepada perusahaan. Pemkab hadir, perusahaan juga hadir, kita berkolaborasi bersama-sama,” katanya.
Ia menjelaskan, Pemkab Abdya akan terus mendampingi serta merumuskan formulasi yang dinilai tepat agar pelaksanaan program dan kegiatan melalui desk program/kegiatan TJSLP dapat berjalan secara beriringan antara pemerintah dan perusahaan.
Dalam pelaksanaannya, masyarakat yang berada di ring 1, atau wilayah sekitar operasional perusahaan, akan menjadi salah satu prioritas penerima manfaat.
Rahwadi mengatakan, apabila terdapat persoalan yang muncul di lingkungan sekitar perusahaan, pemerintah daerah dan perusahaan diharapkan dapat mencari solusi secara bersama-sama.
“Misalnya, jika ada suatu masalah, maka sama-sama kita menyelesaikan. Yang kita prioritaskan adalah yang ada di sekitar perusahaan. Setelah itu baru yang di luar lingkungan perusahaan, sehingga semua akan menikmati kehadiran perusahaan,” pungkasnya.
Melalui forum tersebut, Pemkab Abdya berharap sinergi dengan perusahaan dapat memperkuat pelaksanaan program TJSLP sehingga manfaat keberadaan perusahaan dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
