BLORA, Minggu (13/9) suaraindonesia-news.com – Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) senilai Rp12,63 miliar di Kabupaten Blora yang berlokasi di dekat Terminal Bus Cepu mendapat sorotan setelah sempat terjadi ketegangan beberapa waktu lalu.
Proyek pembangunan tersebut sebelumnya diwarnai isu dugaan penggunaan material dari tambang ilegal hingga memicu gesekan atau bentrokan antara pelaksana proyek dan warga setempat.
Merespons ketegangan yang sempat terjadi, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi, menyampaikan keprihatinannya.
Ia berharap proses pembangunan infrastruktur pendidikan tersebut dapat kembali berjalan tertib dan sesuai dengan aturan serta ketentuan yang berlaku.
“Saya prihatin atas kejadian kemarin, saya berharap pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Blora berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Luluk, Jumat (11/9/2026).
Luluk menegaskan, kehadiran Sekolah Rakyat memiliki misi untuk memberikan akses pendidikan secara gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Saya berharap dengan nantinya ada sekolah rakyat dapat membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu, dapat mendapatkan pendidikan gratis, semoga cita-citanya dapat tercapai melalui program sekolah rakyat,” paparnya.
Sementara itu, Leader Set Manajemen proyek, Pratama Pradita, mengungkapkan bahwa progres fisik pembangunan Sekolah Rakyat tersebut saat ini telah mencapai 26 persen.
Terkait insiden bentrokan yang sempat mencuat, pihak manajemen mengaku tidak mengetahui secara pasti mengenai kejadian tersebut. Pihaknya memilih untuk tetap fokus pada penyelesaian pekerjaan pembangunan.
Mengenai dugaan penggunaan bahan baku yang berasal dari tambang ilegal, pihak pelaksana menegaskan bahwa setiap armada truk yang memasok material urukan diwajibkan melengkapi seluruh dokumen perizinan resmi.
Menurut pihak pelaksana, material urukan didatangkan dari sejumlah wilayah di luar maupun sekitar Blora, yakni Renggel, Tuban, Sale dan Tahunan, Rembang, dalam bentuk grosok.
Sementara itu, pasokan material dari Todanan dan Grobogan disebut belum masuk karena armada truk sempat mengalami kendala akibat amblas di lokasi.
Pihak manajemen juga menyatakan bahwa legalitas administratif setiap pengiriman material dipastikan dilengkapi dengan sejumlah dokumen, berupa nota, surat jalan, doket, serta tanda terima resmi dari pihak pelaksana.
Dengan demikian, pihak pelaksana menyatakan setiap material yang masuk untuk kebutuhan pembangunan telah melalui kelengkapan administrasi sebagaimana yang dipersyaratkan.
Di sisi lain, pihak manajemen menyebutkan realisasi penyerapan anggaran yang telah dicairkan untuk pengerjaan proyek tersebut sejauh ini mencapai kurang lebih Rp3 miliar.
