SUMENEP, Jumat (30/8/2019) suaraindonesia-news.com – Sekolompok petani garam yang tergabung dalam aktivis Himpunan Masyarakat Petambak Garam (HMPG) Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar aksi demontrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat (30/8).
Warga asli petambak garam itu dalam orasinya mengaku sangat kecewa dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Desa Nunkurus, Kupang Timur NTT, yang telah membedakan kualitas garam Madura, bahwa sample garam Madura tidak sesuai dengan kenyataannya. Padahal, garam rakyat Madura termasuk Sumenep, dari segi kualitas sangat bagus.
“Kami tidak terima dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden, di mana garam Madura dibilang jelek. Kedatangan kami ke sini untuk menyampaikan aspirasi kami,” kata Korlap aksi, Dedi Ahmadi.
Mereka meminta agar wakil rakyat yang duduk di kursi legislatif supaya mendukung masyarakat petambak garam, agar Presiden RI mencabut pernyataannya tentang garam Madura yang jelek sehingga tidak termasuk ke dalam industri.
Pendemo mendesak DPRD Kabupaten Sumenep untuk pemerintah pusat segera meminta maaf kepada seluruh petambak garam Madura atas sample yang dikatakan tidak sesuai dengan kualitas garam Madura. Presiden RI diminta turun langsung kelapangan untuk mengkroscek kwalitas garam Madura secara langsung. PT. GARAM juga diminta meluruskan/klarifikasi mengenai kwalitas garam Madura atas garam yang tidak sesuai dengan faktanya.
“Kami selaku Petani garam Sumenep merasa harga diri kami sudah di cela dengan pernyataan Presiden RI yang sudah merendahkan martabat dan kualitas baik garam Madura,” katnya.
Dalam aksi demontrasi ini massa membawa beberapa poster yang diantaranya bertuliskan “Stop!!! Pembohongan publik garam Madura, dan juga tulisan Tunduk ditindas bangkit melawan”.
Selain itu masyarakat petani garam meminta kepada pemerintah untuk diseriusi dalam meningkatkan pemberdayaan SDM, dengan cara memberikan pembinaan dan pelatihan langsung kepada petani garam. Upaya dan bantuan tersebut yang dilakukan pemerintah terealisasikan seperti apa yang diharapkan.
Demonstran juga menilai wakil rakyat tidak mendukung terhadap aspirasi masyarakat sedang mengalami beberapa persoalan seperti ucapan yang disampaikan oleh Presiden RI.
Dari kejadian ini menurut pendemo pemerintah seharusnya memberikan kepastian perlindungan dan pemberdayaan kepada seluruh petambak garam yang sudah tertera dalam UUD No.7 tahu 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, membudidayakan ikan, dan petambak garam.
“Maka dari itu, petani garam Sumenep mengharap pemerintah respek dan mensupport memberikan sarana dan prasarana demi peningkatan dan produktifitas garam yang baik,” ujarnya.
Sementara saat Pimpinan DPRD, KH. Hamid Ali Munir dan Indra Wahyudi diajak berdiskusi, mereka tidak mau karena menurutnya belum definitif.
“Kami mendukung semua aspirasi masyarakat, cuman kalau untuk menghadiri undangan masyarakat, kami masih belum definitif. Hal ini sangat dilematis bagi kami,” ungkap Ketua sementara DPRD Sumenep, KH. Hamid Ali Munir, saat di hadapan para pendemo.
Reporter : Dayat
Editor : Amin
Publisher : Mariska
