Sosialisasi Perda RTRW Sumenep Perlu Apreasiasi

oleh

Sumenep, suaraindonsia-news.com – Selesainya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Sumenep ini, merupakan prestasi besar yang perlu diapresiasi. Sebab, membuat regulasi ini, tidaklah gampang dan mudah. Tapi butuh waktu, butuh kebersamaan, butuh keyakinan dan butuh dukungan semua pihak.

Hal tersebut ditegaskan Bupati Sumenep, KH. A. Busyro Karim, M.Si pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep di Hotel Utami Sumekar, Selasa (29/10).

Menurutnya, Perda RTRW merupakan dokumen strategis daerah, yang akan menuntun arah perjalanan kegiatan pembangunan Kabupaten Sumenep, baik jangka pendek, menengah dan panjang.

“Sebab, Peraturan Daerah RTRW merupakan payung hukum pelaksanaan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sumenep,”ujarnya.

Dijelaskan, dalam proses penyusunannya, berbagai diskusi alot dan tukar pemikiran telah dilalui, untuk mencari formulasi terbaik. Dan tidak hanya berfikir 1 atau 5 tahun saja, tapi 20 tahun kedepan, sehingga tidaklah mudah. Sebab, kompleksitas permasalahan dan dinamika perubahan terus menerus menyertai Kabupaten Sumenep.

Diharapkan semua pihak untuk menjaga konsistensi dengan apa yang telah dihasilkan. Dengan konsistensi itu diperlukan dalam menyikapi berbagai dinamika tata ruang wilayah di Kabupaten Sumenep. Dengan harapan besar Perda RTRW harus menjadi panduan utama dalam setiap pengambilan kebijakan.

Karena itu, pengembangan potensi sumber daya alam (SDA) Kabupaten Sumenep, baik di bidang kelautan, pariwisata, industri kecil, dan sumber daya alam lainnya harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semisal saja, potensi Pulau Gili Iyang yang memiliki kemurnian oksigen tertinggi nomor 2 di dunia.

Disamping itu yang harus diperhatikan adanya komitmen pelestarian kawasan, kegiatan penambangan dan pemanfaatan budidaya pada wilayah sempadan pantai harus menjadi perhatian khusus, menyusutnya lahan pertanian akibat beralih fungsi, serta regulasi tentang izin pemanfaatan ruang.

Sementara Kepala Bappeda Sumenep, Drs. M. Idris, MM menjelaskan, Peraturan Daerah ini harus mempertimbangkan kondisi riil saat ini, dan kondisi riil yang mungkin terjadi di masa depan, dengan kata lain, wajah dan potret Kabupaten Sumenep 20 tahun mendatang, setidaknya dapat dilihat dan digambarkan dari apa yang tercermin dari Perda RTRW ini.

“Intinya, ini demi kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang sebagaimana visi RTRW, yakni “Terwujudnya ruang wilayah Kabupaten sebagai pusat kawasan minapolitan yang didukung dengan pengembangan kawasan agropolitan, pariwisata dan industri,”tambahnya.

Reporter : Ren

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *