SAMPANG, Kamis (25/6) suaraindonesia-news.com – Ini menarik. Dalam satu hari Kabupaten Sampang, terjadi dua aksi demo mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilanjutkan dan aksi demo minta MBG dievaluasi total, Kamis (25/6).
Aksi pertama dilakukan oleh ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Program MBG Gratis yang mendukung program MBG dilanjutkan. Mereka berkumpul di Monumen Trunojoyo dan Long March jalan kaki menuju gedung DPRD Kabupaten Sampang.
Tuntutan mereka meminta agar program MBG dilanjutkan. Alasannya, karena program makan bergizi gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional bertujuan menciptakan generasi sehat dan menekan angka stunting. Program MBG juga memberikan manfaat bagi masyarakat penerima manfaat yang meliputi 2 sektor yaitu 3b dan peserta didik diseluruh tingkatan.
“Tiga dampak besar program MBG yaitu, peningkatan kesehatan dan penurunan angka stunting. Optimalisasi pendidikan dan prestasi siswa. Dan penguatan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat serta membuka lapangan lapangan pekerjaan,” tegas aksi korlap 1 Abd Hamid, S.Pd.
“Untuk itu, kami menuntut DPRD Sampang turut mendukung dan mendorong program MBG di Kabupaten Sampang. Juga mendukung keberlanjutan MBG untuk 3b dan Lansia,” imbuhnya.
Usai aksi ribuan masa mendukung keberlanjutan program MBG dan sekitar pukul 12.00 WIB, dilanjut dengan aksi demo dari mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ke DPRD Sampang.
Dalam aksi nya, PMII menyampaikan lima tuntutan di antaranya, meminta evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG), moratorium sementara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan peningkatan kesejahteraan guru honorer.
Ketua PC PMII Sampang, Latifah mengatakan, Program MBG merupakan program strategis nasional yang harus dijalankan secara akuntabel karena menggunakan anggaran Negara dalam jumlah besar.
“Kami meminta DPRD Kabupaten Sampang memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat agar melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujarnya.
Dikatakannya, evaluasi tersebut harus mencakup tata kelola program, mekanisme pengadaan, keamanan pangan, distribusi, optimalisasi penggunaan bahan pangan lokal, manfaat ekonomi bagi masyarakat, hingga sinkronisasi kebijakan antarinstansi.
“Saya menilai masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan MBG yang perlu segera dibenahi agar program berjalan sesuai tujuan pemerintah,” ungkapnya.
Sekedar diketahui, ini lima tuntutan PMII Sampang, yang disampaikan pada DPRD Kabupaten Sampang, yaitu, 1. Meminta DPRD Kabupaten Sampang memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meliputi tata kelola program, mekanisme pengadaan, keamanan pangan, distribusi, optimalisasi penggunaan pangan lokal, manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta sinkronisasi kebijakan antarinstansi.
2. Mendesak DPRD Kabupaten Sampang segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka dengan seluruh OPD terkait, instansi vertikal, pelaksana MBG, kepala yayasan, kepala SPPI, Satgas/Binwas MBG Sampang, serta PC PMII Sampang dalam waktu 14 hari.
3. Meminta DPRD Kabupaten Sampang memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk memberlakukan moratorium sementara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) hingga terdapat kepastian regulasi, kesiapan kelembagaan, dan hasil evaluasi yang komprehensif.
4. Mendesak DPRD Kabupaten Sampang meningkatkan kesejahteraan guru honorer serta memberikan kepastian status bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara adil dan transparan, melalui peningkatan insentif, jaminan kesejahteraan sosial, perlindungan hukum, dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.
5. Meminta DPRD Kabupaten Sampang melibatkan akademisi, organisasi kemahasiswaan, organisasi masyarakat sipil, pemerintah desa, dan masyarakat dalam proses evaluasi serta pengawasan pelaksanaan MBG, KDKMP, dan kebijakan peningkatan kesejahteraan guru yang dipublikasikan secara berkala.
