Pakde Karwo : DPRD Tidak Boleh Bikin APBD Tandingan

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo saat menyampaikan sambutan dalam Rakor APKASI Jatim. (Foto: Guntur Rahmatullah)

SURABAYA, Rabu (13/12/2017) suaraindonesia-news.com – Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menyampaikan beberapa arahan pengelolaan anggaran yang betul kepada para kepala daerah yang menghadiri Rakor Assosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Jawa Timur yang digelar di Gedung Grahadi, Selasa (12/12) malam.

Menurut Pakde Karwo, supaya aman dari Operasi Tangkap Tangan (OTT), pemerintah daerah yang memperhatikan hal-hal berikut ini :

Masukkan dan lakukan dengan baik tentang e-budgeting anggaran. “Lah itu harus konsisten pada KUA-PPAS,” kata Pakde Karwo.

Dari KUA-PPAS itu lah yang menjadi fokus prioritas Kepala Daerah.

Kemudian, Soekarwo menuturkan bahwa fungsi DPRD itu tiga, pertama Anggaran, tapi tidak boleh membuat APBD tandingan. “Hanya ngontrol penggunaannya, apa sudah sesuai RPJMD atau tidak,” ucap Soekarwo.

Kedua, lanjut pakde Karwo yakni Pengawasan, itu di pelaksanaan, bukan di proses penganggaran. “DPRD sering mempermasalahkan prioritas anggaran, itu mesti saya bantah,” tegasnya.

Kalau e-budgeting sudah sesuai ketentuan, insyallah aman. Tapi jika terpaksa lelang, maka harus melalui LPSE, asal jangan one stop service, dalam artian Kepala Dinas harus menyerahkan kepada LPSE sebagai pihak pelelang.

“Jadi kepala dinasnya putus hubungan sudah,” lontarnya.

Terakhir, Pengajuan perda, karena memang sudah menjadi inisiator. (Gun/Jie)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here