exodus
Berita UtamaNasionalNewsPemerintahan

Kementerian ATR/BPN Targetkan 87 Persen Lahan Baku Sawah Menjadi LP2B

×

Kementerian ATR/BPN Targetkan 87 Persen Lahan Baku Sawah Menjadi LP2B

Sebarkan artikel ini
IMG 20260711 172800
Foto: Wamen Ossy saat hadir sebagai pembicara dalam Seminar Nasional Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXIX TA. 2026.

JAKARTA, Sabtu (11/7) suaraindonesia-news.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan 87 persen Lahan Baku Sawah (LBS) di Indonesia ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan nasional di tengah dinamika global.

Target tersebut disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXIX Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI.

Seminar tersebut mengangkat tema “Membangun Kedaulatan Pangan Nasional melalui Tata Kelola, Inovasi Teknologi Pertanian dan Human Capital dalam Rangka Menghadapi Dinamika Geopolitik Global.”

Dalam pemaparannya, Ossy Dermawan menjelaskan kondisi lahan sawah di Indonesia serta berbagai langkah yang tengah dilakukan pemerintah untuk menjaga keberadaan lahan pertanian produktif.

Menurutnya, pemerintah terus memperkuat tata kelola pertanahan sebagai salah satu upaya mencegah alih fungsi lahan pertanian yang berpotensi mengurangi luas lahan produktif.

“Penetapan target 87 persen Lahan Baku Sawah menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan salah satu langkah yang ditempuh Kementerian ATR/BPN untuk mendukung perlindungan lahan pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional,” terang Ossy Dermawan.

Melalui kebijakan tersebut, Kementerian ATR/BPN berharap keberadaan lahan pertanian produktif dapat terus terjaga sehingga mampu mendukung upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di tengah dinamika geopolitik global.

Tinggalkan Balasan