ACEH TIMUR- Rabu (07/08) suaraindonesia-news.com – Menanggapi maraknya praktek joki dan dugaan korupsi dana Bantuan Operasional (BOP) dilingkungan pendidikan kesetaraan khusus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Siram Munira, di Kecamatan Indra Makmur, Aktivis minta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengaudit penggunaan dana BOP dan dugaan penyimpangan lainnya seperti dugaan pemotongan PIP warga belajar, jika terbukti izin operasional harus dicabut.
Tokoh Muda Fuadi, dalam rilis yang disampaikan kepada media Rabu (7/8) mengecam keras atas prilaku yang tak terpuji, dilingkungan PKBM jika benar melakukan praktek joki, korupsi dana BOP, pencurian data siswa, apalagi kata dia sampai memangkas dana bantuan PIP, sungguh sangat biadap, sebab prilaku tersebut telah mencoreng citra dunia pendidikan.
“Seharusnya sebagai lembaga pendidik masyarakat, mereka harus memberikan contoh yang benar, bukan sebaliknya melakukan praktek tak bermoral,” kata Fuadi.
Terkait praktek joki pada ujian tematik dan asisment sumatif, dan aksi pencurian data siswa serta adanya pemotongan terhadap bantuan PIP apalagi mencapai 50 persen pihak berwenang jangan menganggap hal sepele, tapi harus di usut secara tuntas.
Baca Juga: PKBM di Aceh Timur Diduga Berencana Suap APH untuk Menutupi Penyimpangan
“Ini sangat luar biasa kasusnya, selama ini tidak pernah terendus ke publik adanya praktek joki dan korusi dana BOP di PKBM, ini sangat memalukan,” cetus Fuadi.
Atas informasi tersebut, pihak Aparat Penegak Hukum bisa menjadi pintu masuk untuk mengusut kebobrokan PKBM Sirajam Munira.
“Mencuatnya dugaan praktek penyimpangan di media, yang dilakukan PKBM Sirajam Munira, ini menjadi pintu masuk bagi APH untuk mengaudit dan memeriksa kepala PKBM tersebut, kasus serupa kemungkinan juga terjadi pada sejumlah PKBM lainnya,” tegas Fuadi.
Ia juga minta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur untuk mengambil tindakan tegas terhadap PKBM nakal yang berada di bawahnya, dan tidak terkesan tutup mata.
“Dinas jangan terkesan tutup mata, tapi harus menindak tegas PKBM nakal yang bekerja tidak sesuai juknis, apalagi mereka dengan leluasa melakukan praktek tak terpuji,” tandasnya.
Berdasarkan penelusuran media ini, jumlah dana BOP PKBM Sirajam Munira tahun 2024 hampir mencapai Rp. 1 milyar, serta terdapat ratusan warga belajar usia sekolah yang memperoleh dana bantuan Program Indonesia Pinter (PIP).
Sebelumnya, Safrizal Kepala PKBM Sirajam Munira melalui kuasa hukumnya dari Yayasan Advokasi Rakyat (YARA) Aceh Timur, membantah PKBM nya melakukan praktek Joki, pencurian data siswa maupun pemotongan terhadap dana bantuan PIP.
Dalam penjelasannya, terkait adanya data peserta belajar yang terdaftar di PKBM tanpa diketahui oleh pemiliknya sendiri, Tgk Indra Kusmeran mengatakan bahwa pihak PKBM bekerja sama dengan guru di beberapa pondok pesantren maupun dengan guru diberbagai sekolah yang tersebar di Aceh Timur.
“Selama ini PKBM melakukan kerja sama dengan guru di beberapa pondok pensantren maupun guru di sejumlah sekolah, untuk membantu santri dan siswa yang putus sekolah untuk mendaftar di pendidikan kesetaraan di PKBM Sirajam Munira,” jelas Tgk Indra.
Kuasa hukum PKBM Sirajam Munira juga membantah tentang dugaan praktek joki yang dilakukan pada saat ujian tematik, begitu juga soal pemotongan dana PIP.
“Itu tidak benar, setahu saya pihak PKBM tidak pernah melakukan praktek joki, termasuk tidak pernah melakukan pemotongan terhadap dana PIP,” kata Tgk Indra.
Reporter: Masri
Editor: Amin
Publisher: Eka Putri
