Acheh Future Desak Gubernur dan DPRA Bentuk Qanun Pemuda Gampong

oleh
Razali Yusuf, Ketua Lembaga Acheh Future.

ACEH, Rabu (18/12/2019) suaraindonesia-news.com – Organisasi/Kesatuan Pemuda Gampong perlu mendapatkan legalitas sebagai sebuah Organiasasi Kepamudaan (OKP) formal. Selama ini keberadaan kesatuan pemuda Gampong belum mendapatkan payung hukum yang jelas serta pembinaan dan perhatian serius dari Pemerintah Aceh.

Hal itu di sampaikan Ketua Lembaga Acheh Future Razali Yusuf kepada media Rabu (18/12), di garnd hand Coffe Perbatasan Panton Labu.

“Melihat perkembangan dan dinamika keberadaan serta eksistensi kesatuan pemuda di gampong, tapi di sisi lain keberadaan pemuda gampong secara formalistas dan legalitas tidak jelas,” kata Razali.

Padahal kata Razali, peran pemuda Gampong di Aceh sejak jaman dulu sangat besar pengaruh nya, di segani dan di hormati dalam tatanan sosial masyarakat Gampong, bahkan kesatuan Gampong menjadi bagian lembaga adat dan kearifan lokal Aceh.

Menurut pria yang akrab di sapa Cekli itu mengatakan, Gubernur dan DPRA harus memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan pemuda Gampong, baik dalam bentuk legalitas /qanun kesatuan pemuda gampong, dana pembinaan dan memfasilitasi pembentukan pengurus secara ber jenjang mulai dari pengurus tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kemukiman, dan Tingkat Gampong.

“Peran pemuda Gampong bisa mejadi “Pageu Gampong” untuk menjaga keamanan dan ketertiban Gampong, pencegahan pengaruh narkoba maupun prilaku maksiat, serta pemuda dapat terlibat aktif dan partisipatif dalam proses perencanaan dan pembangunam Gampong serta dalam mempengaruhi arah kebijakan pembangunan Gampong dalam penggunaan dana Desa,” ujar Cekli.

Semangat dan kebersamaan pemuda dalam berbagai kegiatan Perayaan Hari Besar Islam (PHBI), goyong toyong, pengajian bersama, olah raga dan juga dalam menjaga keamanan Desa tak bisa dipungkiri.

Keberadaan dan eksistensi Kesatuan Pemuda Gampong selama ini di akui dalam tatanan kehidupan masyarakat Gampong, apalagi proses pemilihan dan pembentukan pengurus melibatkan seluruh Pemuda Gampong, unsur masyarakat dan aparat Desa serta kepengurusan ditetapkan melalui Surat Keputusan Keuchik/Kepala Desa.

Cekli mengatakan perangkat payung hukum sangat penting untuk mendapat kan legal standing organisasi kepemudaan Gampong baik dalam bentuk Qanun Aceh dan akta notaris serta syarat lain sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2027 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang undang bomor 17 tahun 2013 tentang organiasasi kemasyarakatan menjadi undang undang.

“Selama ini sebagian Desa sudah ada yang mengalokasikan dana pembinaan pemuda melalui dana Desa, tapi belum proporsional,” pungkas Cekli.

Reporter : Masri
Editor : Amin
Publisher : Oca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *