JAKARTA, Rabu (11/11) suaraindonesia-news.com – Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi beban politik yang berat akibat dinamika kekuasaan dan ambisi politik ayahnya, Joko Widodo (Jokowi).
Dalam analisis politiknya, Didik menyebut Gibran sebagai “kelinci percobaan” dari eksperimen politik dinasti yang menurutnya berkaitan dengan upaya Jokowi mempertahankan pengaruh setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Didik menilai posisi Gibran sebagai wakil presiden tidak dapat dilepaskan dari popularitas dan pengaruh politik Jokowi. Ia juga membandingkan proses pembentukan kepemimpinan Gibran dengan tokoh-tokoh nasional seperti Mohammad Hatta, B.J. Habibie, dan Sultan Hamengkubuwono X yang dinilainya memiliki perjalanan panjang dalam dunia kepemimpinan.
“Anak ingusan bernama Gibran patut dikasihani karena berat sekali menanggung beban politik ayahnya,” tulis Didik dalam analisisnya.
Menurut Didik, aktor utama dalam dinamika politik tersebut adalah Jokowi, sedangkan Gibran menjadi bagian dari strategi pewarisan pengaruh kekuasaan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa Gibran tetap memiliki tanggung jawab pribadi atas keputusan politiknya, termasuk ketika menerima pencalonan hingga terpilih sebagai wakil presiden.
“Yang menjadi aktor utama adalah ayahnya bukan dirinya. Gibran hanyalah derivasi dari ambisi sang aktor utama tersebut dan menjadi bagian dari permainan politik Indonesia dan demokrasi yang masih compang-camping,” tulisnya.
Didik juga mengangkat konsep “kekuasaan pasca kekuasaan”, yakni kondisi ketika seorang mantan presiden dinilai masih berupaya mempertahankan pengaruh politik setelah masa jabatannya berakhir secara konstitusional.
Ia berpandangan, setelah wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode tidak terwujud, upaya mempertahankan pengaruh politik dapat dilakukan melalui jaringan kekuasaan, kedekatan politik, serta penempatan figur-figur tertentu dalam pemerintahan berikutnya.
“Seorang presiden yang sudah berakhir kekuasaannya secara konstitusional, tetapi tetap berusaha sekuat tenaga ‘ngotot’ untuk melanjutkan pengaruh politiknya dan tetap tidak ingin berakhir pengaruhnya,” tulis Didik.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi memunculkan pusat pengaruh politik lain di luar kepemimpinan presiden yang sedang menjabat. Dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto, Didik menyinggung sejumlah tokoh yang menurut penilaiannya memiliki kedekatan dengan Jokowi.
Pandangan tersebut merupakan analisis Didik terhadap dinamika politik nasional. Penilaian mengenai adanya upaya mempertahankan pengaruh maupun pembentukan pusat kekuasaan tandingan masih memerlukan penjelasan dari pihak-pihak yang disebut.
Dalam bagian lain analisisnya, Didik mengkritik praktik politik dinasti yang dinilainya berpotensi mengganggu prinsip kesetaraan dalam demokrasi. Ia berpandangan, jabatan publik seharusnya diperoleh melalui proses kompetisi yang memberikan ruang setara bagi setiap warga negara.
Didik menilai popularitas politik Jokowi tidak otomatis dapat diwariskan kepada Gibran dalam bentuk kapasitas kepemimpinan, pengaruh, dan legitimasi politik yang sama.
Ia juga menyebut Gibran menghadapi risiko politik karena turut menjadi sasaran kritik atas berbagai kontroversi yang berkaitan dengan perjalanan kekuasaan ayahnya, meskipun tidak selalu terlibat langsung dalam setiap keputusan politik Jokowi.
“Ini risiko politik sangat besar dari Gibran yang lugu, yang tidak hanya ditanggung dirinya sendiri, tetapi juga beban demokrasi Indonesia, yang rusak karena dicabik-cabik dengan cara ilegal seperti ini,” tulisnya.
Didik turut menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut menjadi salah satu faktor yang memungkinkan Gibran, yang saat itu belum berusia 40 tahun, memenuhi persyaratan pencalonan karena pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Menurut Didik, proses tersebut menyisakan persoalan etika politik karena berkaitan dengan perubahan aturan konstitusional yang membuka jalan bagi pencalonan putra Presiden saat itu.
Ia juga mengkritik apa yang dinilainya sebagai persoalan netralitas kekuasaan dan institusi negara dalam proses politik. Namun, penilaian tersebut merupakan pandangan narasumber dan perlu dibedakan dari fakta hukum mengenai keabsahan hasil pemilihan umum.
Didik menegaskan bahwa kemenangan dalam pemilihan umum tidak serta-merta menghilangkan persoalan etika dalam proses memperoleh kekuasaan.
“Legitimasi elektoral bisa diperoleh dalam pemilihan umum yang legal tetapi tidak dengan sendirinya menghapus persoalan etika dalam proses memperoleh kekuasaan,” tulisnya.
Pada akhirnya, Didik mengingatkan bahwa kualitas demokrasi tidak cukup hanya diukur dari kemenangan elektoral. Menurutnya, demokrasi juga membutuhkan etika politik, kepatuhan terhadap konstitusi, netralitas institusi negara, dan kesetaraan dalam kompetisi politik.
Ia menilai perjalanan politik Jokowi dan Gibran perlu menjadi pelajaran agar kekuasaan tidak digunakan untuk kepentingan pewarisan politik keluarga yang berpotensi mengganggu kualitas demokrasi dan kelembagaan negara.
