BANDA ACEH, Kamis (05/11/) suaraindonesia-news.com – Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, meminta polemik bendera Aceh segera diselesaikan secara tuntas. Ia juga mendesak agar dugaan insiden penembakan terhadap warga di Desa Pulo Kenari, Kabupaten Pidie, diusut secara transparan dan menyeluruh.
Permintaan tersebut disampaikan Haji Uma menyikapi laporan insiden penembakan yang diduga terjadi di Desa Pulo Kenari dan mengakibatkan dua orang meninggal dunia.
Menurut Haji Uma, persoalan bendera Aceh tidak seharusnya terus dibiarkan berlarut-larut hingga berpotensi memicu ketegangan di tengah masyarakat dan menimbulkan korban jiwa.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memahami dinamika yang berkembang di Aceh serta mengambil kebijakan konkret dengan mengedepankan prinsip otonomi daerah secara terukur, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita berharap problematika bendera ini segera dapat diselesaikan dengan objektif,” ujar Haji Uma.
Terkait insiden yang dilaporkan menimbulkan korban jiwa akibat tembakan senjata api tersebut, Haji Uma mendesak otoritas militer melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap petugas yang terlibat, termasuk mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan dan pembubaran massa.
Ia juga mempertanyakan jenis amunisi yang digunakan dalam insiden tersebut, apakah peluru tajam atau peluru karet. Menurutnya, hal itu perlu dipastikan melalui proses pemeriksaan dan penyelidikan oleh pihak berwenang.
Haji Uma menegaskan bahwa setiap penanganan massa harus mengedepankan pendekatan humanis, profesional, dan proporsional. Langkah tersebut penting agar situasi keamanan tetap terkendali tanpa mengabaikan keselamatan masyarakat.
Di sisi lain, Haji Uma mengimbau masyarakat agar tetap bijak dalam menyikapi perkembangan situasi di Aceh. Ia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi serta mampu membedakan momentum keagamaan dengan agenda politik, termasuk persoalan pengibaran bendera.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya peran aparatur pemerintahan di tingkat desa dalam menjaga ketertiban dan memberikan pemahaman kepada masyarakat.
Geuchik, Tgk Imum, Mukim, Tuha 4, serta unsur aparatur pemerintahan desa lainnya diharapkan menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam memberikan arahan serta memastikan setiap kegiatan di lingkungan desa berlangsung secara tertib.
Haji Uma berharap seluruh pihak dapat menahan diri, mengedepankan dialog, serta mempercayakan proses penanganan dugaan penembakan kepada pihak berwenang agar persoalan tersebut dapat diungkap secara terang dan tidak semakin memperkeruh situasi di Aceh.
