Reporter: Ipul
Sofifi Malut, Rabu (11/1/2017) suara indonesia-news.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara menyesalkan sikap Satker (Satuan Kerja) dibawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat (PERA).
Pasalnya, menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Maluku Utara, Djafar Ismail, menyatakan kebanyakan pekerjaan yang dilakukan oleh Satker Kementerian Pekerjaan Umum tidak berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.
Padahal, kalau berdasarkan mekanisme seharusnya dari progres pekerjaannya harus dilaporkan kepada gubernur, karena Gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah.
”Contoh kasus misalnya, pekerjaan proyek air bersih yang dikerjakan Satker PK PAM di Kelurahan Tomagoba Kota Tidore Kepulauan itu gagal konstruksi. Dan pihak PK PAM sampai saat ini tidak pernah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, mereka harus paham, kalau ada masalah yang terjadi terkait dengan pekerjaannya itu bukan mereka (Satker). Tetapi bapak gubernur dan wakil gubernur yang dipanggil,” ungkap, Djafar Ismail, kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya. Selasa (10/01)
Djafar menyebutkan, masalah di pulau Gebe, ini juga bagian dari pekerjaan air bersih yang dikerjakan oleh PK PAM, namun tidak selesai dan masyarakat tetap menuntut hal itu kepada gubernur.
Begitu pun, kata Djafar, setelah Pangdam Pattimura Ambon memanggil gubernur Maluku Utara. Untuk dimintai keterangan terkait persoalan yang terjadi pulau gebe yang diwakilkan oleh bapak Wakil Gubernur Malut ke Ambon untuk menghadap Pangdam. Namun, sebelum wagub menghadap ke Pangdam Pattimura. Di mana Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Malut telah mengundang PK PAM untuk dimintai keterangan pekerjaan air bersih, akan tetapi mereka tidak hadir, ini berarti mereka tidak menghargai gubernur.
“Harapan saya Satker dibawah naungan kementerian PU-PERA ketika melakukan kegiatan proyek pembangunan di Malut, agar berkoordinasi dengan Pemerintah daerah,” katanya.
