JAKARTA, Kamis (28/05) suaraindonesia-news.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berkomitmen meningkatkan efektivitas pelayanan pertanahan di seluruh Indonesia. Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan adalah percepatan transformasi Organisasi dan Tata Kerja (OTK).
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Pembahasan Konsep OTK Kantor Pertanahan yang digelar secara daring. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya perubahan struktur organisasi dengan menerapkan pendekatan berbasis kewilayahan.
“Pendekatan berbasis kewilayahan ini bertujuan agar pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam,” ujar Ossy Dermawan.
Melalui transformasi organisasi tersebut, Kementerian ATR/BPN menargetkan sejumlah penguatan pada sektor pelayanan pertanahan. Di antaranya memperkuat pemahaman lapangan agar jajaran ATR/BPN lebih adaptif terhadap karakteristik dan kondisi riil di setiap wilayah.
Selain itu, transformasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap potensi persoalan pertanahan sehingga dapat dimitigasi sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Kementerian ATR/BPN juga mendorong integrasi layanan digital dan data spasial guna menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih transparan, cepat, dan akurat bagi masyarakat.
Melalui pembenahan organisasi dan tata kerja tersebut, Kementerian ATR/BPN berharap pelayanan pertanahan di seluruh wilayah Indonesia dapat semakin optimal, modern, dan tepercaya.
Reporter: Iran G Hasibuan
Editor: Qonita
Publisher: Eka
