Sebut Pengentasan Kemiskinan Jadi Prioritas Pemkab Sumenep, BEMSU Tegas Akan Kawal Terus

oleh -46 views
Foto : Tolak Amir, Koordinator BEMSU Sumenep.

SUMENEP, Senin (03/06) suaraindonesia-news.com – Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur masih menjadi sorotan koordinator Kajian Isu dan Aksi Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU).

Sebelumnya, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojodo menyampaikan prihal penurunan angka kemiskinan di daerah yang dipimpinnya memang menjadi prioritas utama pemerintah.

Hal itu disampaikan setelah sejumlah aktivis aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Suemenep (BEMSU), telah menggelar aksi demonstrasi ke Pemkab Sumenep pada Senin (27/05/2024) kemarin.

Diketahui, pemerintah Sumenep telah banyak menghadirkan program sosial sebagai instrumen dalam pengentasan kemiskinan seperti BLT BBM, BLT DD, PKH, RTLH.

Baca Juga: Banyak Miliki Manfaat, dokter Spesialis Civitas RSUD dr H. Moh. Anwar Sumenep Rutin Olahraga Lari Pagi

Namun dari sejumlah hadirnya program tersebut masih menimbulkan sejumlah partanyaan bagi publik, dengan banyak masyarakat Kabupaten Sumenep yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Tolak Amir, koordinator BEMSU Sumenep menyebutkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep masih bertengger di angka 18,70% atau setara dengan 206,10 jiwa.

Baca Juga: Terbuka untuk Semua Kalangan, Paggun Aksi Nyata Resmi Dilaunching

“Dari hasil observasi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU) kami temukan kurang lebih 100 masyarakat yang tidak mampu dan tidak tersentuh bantuan sosial (bansos) dari pemerintah,” terangnya.

Pihaknya juga menegaskan bahwa berdasakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit BPK tahun 2022 terdapat 3 Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif dengan inisial CN, AR, HS yang nemerima bantuan sosial dalam bentuk BLT BMM.

“Makanya dari hal itu, membuktikan bentuk penyalahgunaan dana bantuan sosial masyarakat miskin dan dapat dijerat sanksi hukum,” sebutnya.

Sehingga pihaknya meminta Bupati Sumenep dan Stakeholder terkait harus segara melakukan evaluasi terkait data penerima bantuan sosial di Kabupaten Sumenep agar terdistribusi secara tepat terhadap masyarakat yang benar-benar tidak mampu.

Lanjutnya, semua OPD Sumenep harus mampu menerjemahkan visi baik bupati, harus kerja ekstra terkhusus Dinas Sosial.

“Pemerintah atau Bupati Sumenep harus segera menindak lanjuti hasil observasi BEMSU di lapangan terkait masyarakat yang tidak mampu dengan turun langsung untuk diberikan bantuan sosial,” pungkasnya.

Reporter : Ari
Editor : Amin
Publisher : Eka Putri

Tinggalkan Balasan