JAKARTA, Sabtu (26/04) suaraindonesia-news.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menginstruksikan seluruh jajarannya untuk segera menuntaskan berkas layanan pertanahan yang masih tertunda.
Instruksi tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Akhir Kuartal I Tahun 2026 yang digelar di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Menteri Nusron menegaskan bahwa penyelesaian berkas tersebut merupakan kelanjutan dari program percepatan layanan pertanahan yang telah didorong sejak Kuartal IV tahun 2025.
Dalam rapat tersebut, terungkap adanya tren positif dalam penurunan jumlah antrean berkas layanan pertanahan. Berdasarkan data kuartal pertama tahun 2026, jumlah berkas mengalami penurunan yang cukup signifikan.
“Sudah ada penurunan jumlah berkas layanan pertanahan selama satu kuartal ini. Level penurunannya sampai pada angka 22.000. Progresnya sudah bagus,” ujar Menteri Nusron di hadapan jajaran pimpinan kementerian.
Meski mengapresiasi capaian tersebut, Nusron meminta seluruh jajaran tidak cepat berpuas diri. Ia menegaskan target utama saat ini adalah memastikan tidak ada lagi tumpukan berkas dari tahun sebelumnya.
Fokus penyelesaian diarahkan pada seluruh berkas yang masuk pada periode Kuartal I, II, dan III tahun 2025 agar dapat segera diselesaikan secara menyeluruh.
“Target kita, berkas yang masuk di Q1, Q2, dan Q3 tahun 2025 sudah harus zero berkas,” tegasnya.
Menurutnya, percepatan penyelesaian layanan pertanahan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pertanahan.
Langkah tersebut juga diharapkan mampu memastikan setiap bidang tanah di Indonesia teradministrasi dengan baik, cepat, dan memiliki kepastian hukum yang jelas.
