Keluhkan Harga Ikan, Nelayan Pati Gelar Forum Diskusi dengan KKP

oleh -20 views
Foto: Wakil Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Pati, Siswo Purnomo, dalam forum diskusi dengan KKP.

PATI, Rabu (19/06) suaraindonesia-news.com – Nelayan di wilayah Kabupaten Pati yang tergabung dalam Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera (MNS) menggelar Forum Diskusi dengan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) RI.

Acara sekaligus dalam rangka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Mitra Nelayan Samudra itu, berlangsung di New Merdeka Hotel Pati, Rabu (19/06/24).

Forum diskusi membahas masalah perikanan itu menghadirkan Dirjen PSDKP, Dirjen PDSDKP, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Direktur Perijinan dan Kenelayanan, serta Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan.

Mencuat permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha perikanan tangkap, khususnya untuk kapal purshin, yaitu masih rendahnya penyerapan hasil tangkap, harga ikan yang cenderung turun dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) murah untuk kapal penangkap ikan.

Baca Juga: Amanat Revisi Undang-Undang Desa, Kades di Kabupaten Pati Bakal Disesuaikan Masa Jabatannya

Wakil Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera, Siswo Purnomo mengungkapkan, situasi perikanan tangkap saat ini kurang menguntungkan dan berharap ada solusi atas permasalahan yang dihadapi.

“Yang spesifik dibahas dalam diskusi ini yaitu tentang harga ikan yang turun dan BBM dengan harga khusus untuk kapal tangkap”, ungkap Siswo Purnomo.

Menurutnya, hasil tangkapan (produksi) dalam kondisi standar tidak melimpah, namun harga ikan tidak bisa naik.

Maka kesempatan itu, pihaknya meminta pemerintah melalui KKP untuk dilakukannya pengendalian impor ikan. Berikutnya supaya ada intervensi agar penyerapan ikan hasil tangkap dapat meningkat, melalui program pangan pemerintah.

Selain itu, juga mendorong badan usaha milik negara yang mempekerjakan banyak karyawan/ pegawai untuk melakukan penyerapan ikan tangkap.

“Kami juga meminta dilakukannya evaluasi atas kebijakan PIT (Penangkapan Ikan Terukur), yaitu kebijakan pendaratan ikan di daerah tangkapan”, lanjutnya.

Khususnya di wilayah Indonesia timur, ternyata setelah ujicoba, terdapat kendala, antara lain belum tersedia sarana prasarana, misal dok kapal untuk bersandar, perbengkelan dan pemasaran ikan.

“Jangan sampai regulasi yang dibuat pemerintah itu sudah bagus, tetapi praktik di lapangan menemui kendala”, ujarnya.

Sementara itu, Direktur Perijinan dan Kenelayanan KKP, Ukon Ahmad Furkon mengatakan, pihaknya dalam forum itu menampung banyak hal berkaitan kondisi nelayan kapal tangkap.

“Kami menampung semua, nanti teman- teman di KKP akan menyusun dan memerinci untuk selanjutnya disampaikan kepada pak Dirjen dan Pak Menter. Langkah- langkah apa yang akan diambil”, jelas Ukon Ahmad Furkon.

Pihaknya mengapresiasi forum diskusi yang diselenggarakan Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera dalam rangka bersama- sama meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar stakeholder.

Reporter : Usman
Editor : Amin
Publisher : Eka Putri

Tinggalkan Balasan