KOTA BOGOR, Jumat (30/10) suaraindonesia-news.com – Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menerapkan sistem pembayaran parkir secara digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan uang elektronik. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan transparansi pengelolaan parkir sekaligus meminimalkan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Usulan itu disampaikan Heri dalam kegiatan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang berlangsung di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kota Bogor.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 110 perwakilan masyarakat dari enam kecamatan di Kota Bogor. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai substansi Raperda sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan terhadap regulasi yang sedang dibahas.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Rifqi Alaydrus, Sekretaris Komisi II Benninu Argubie, serta sejumlah anggota Komisi II, yakni Heri Cahyono, Endah Purwani, Lusiana Nurahsaidah, Wisnu Ardiansa, dan Hasbi Alatas.
Dalam pemaparannya, Heri menyoroti sistem pembayaran parkir yang hingga kini masih banyak mengandalkan transaksi tunai. Menurutnya, perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan untuk menghadirkan layanan parkir yang lebih praktis dan mudah diakses masyarakat.
Ia menilai pembayaran nontunai dapat menjadi alternatif bagi pengguna kendaraan yang tidak selalu membawa uang tunai saat menggunakan fasilitas parkir.
Karena itu, Heri mengusulkan agar pemerintah daerah membuka pilihan pembayaran melalui QRIS, uang elektronik (e-money), maupun metode digital lainnya.
Selain memberikan kemudahan kepada masyarakat, sistem pembayaran digital dinilai dapat memperkuat pengawasan terhadap penerimaan sektor perparkiran.
Dengan pencatatan transaksi secara elektronik, setiap pembayaran diharapkan dapat terdokumentasi dan ditelusuri sehingga memudahkan proses pengawasan serta rekonsiliasi penerimaan.
Khusus untuk retribusi parkir yang menjadi pendapatan pemerintah daerah, Heri mendorong agar mekanisme pembayaran dirancang secara terintegrasi sehingga penerimaan dapat disetorkan melalui sistem resmi ke kas daerah.
Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi transaksi yang tidak tercatat dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendapatan parkir.
Menurut Heri, pengelolaan perparkiran tidak cukup hanya berorientasi pada penataan kendaraan dan ketertiban lalu lintas. Sektor tersebut juga perlu dikelola secara profesional agar dapat memberikan kontribusi optimal terhadap PAD Kota Bogor.
Sementara itu, Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang tengah dibahas memuat sejumlah ketentuan, di antaranya pengelolaan fasilitas parkir, penataan petugas parkir, sistem pembayaran, pengawasan, hingga pengembangan sistem informasi perparkiran.
Dalam Pasal 36 draf Raperda tersebut, penyelenggara parkir diarahkan untuk mengutamakan pembayaran nontunai. Setiap transaksi juga diwajibkan tercatat, dapat ditelusuri, dan direkonsiliasi dengan laporan penerimaan.
Melalui pembahasan regulasi tersebut, DPRD Kota Bogor diharapkan dapat menghadirkan aturan perparkiran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola pendapatan daerah.
Penerapan sistem pembayaran digital nantinya juga perlu didukung kesiapan infrastruktur, sosialisasi kepada masyarakat, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya agar berjalan efektif dan tidak menyulitkan pengguna jasa parkir.
Dengan demikian, pembenahan sistem perparkiran di Kota Bogor diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mendorong pengelolaan PAD yang lebih transparan, tertib, dan akuntabel.
