YOGYAKARTA, Rabu (30/09) suaraindonesia-news.com – Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi Partai Golkar, Heri Cahyono, mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia yang digelar di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta.
Kegiatan yang berlangsung bersamaan dengan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu tersebut menjadi bagian dari agenda peningkatan kapasitas anggota legislatif sekaligus konsolidasi organisasi Partai Golkar menuju Pemilu 2029. Bimtek ini diikuti ratusan anggota DPRD dari berbagai provinsi serta kabupaten dan kota di Indonesia.
Heri Cahyono menilai kegiatan tersebut memberikan sejumlah pesan penting bagi kader, khususnya mengenai tanggung jawab politik dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, politik dan kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat.
“Bagi saya, pesan yang paling penting adalah bagaimana kekuasaan yang diperoleh melalui proses politik diterjemahkan menjadi kerja nyata. Ukuran akhirnya bukan hanya berapa kursi yang kita dapatkan, tetapi apa yang dirasakan masyarakat dari keberadaan kita sebagai wakil rakyat,” kata Heri.
Pandangan tersebut, menurut Heri, sejalan dengan pesan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam rangkaian kegiatan. Sri Sultan mengingatkan bahwa mandat yang diperoleh melalui pemilu membawa tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Heri menilai pesan itu relevan dengan tugas anggota DPRD di daerah. Menurutnya, wakil rakyat harus mampu membawa persoalan sehari-hari masyarakat ke dalam pembahasan kebijakan maupun anggaran.
“Persoalan masyarakat itu konkret. Lapangan pekerjaan, harga kebutuhan, penghasilan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan publik. Maka kerja politik juga harus konkret dan bisa dirasakan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberadaan anggota legislatif seharusnya tidak hanya terlihat ketika mendekati pemilu, tetapi melalui kerja yang konsisten selama menjalankan masa jabatan.
Dalam Bimtek tersebut, Heri juga menyoroti materi mengenai pemetaan pemilih dan hasil survei. Salah satu pembahasan yang dinilainya menarik adalah kuatnya faktor figur calon legislatif dalam memengaruhi pilihan masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi modal sekaligus tantangan bagi Partai Golkar. Kekuatan personal anggota legislatif dan calon legislatif perlu diikuti dengan penguatan kedekatan masyarakat terhadap institusi partai.
“Kekuatan Golkar ada pada calegnya. Tantangannya adalah bagaimana kekuatan caleg itu juga memperkuat brand dan kedekatan masyarakat dengan partai,” kata Heri.
Ia menilai anggota DPRD perlu membangun hubungan dengan masyarakat secara berkelanjutan, bukan hanya menjelang pemilu.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan, menurut Heri, adalah menyediakan ruang atau posko aspirasi yang tidak sekadar menerima keluhan, tetapi juga membantu masyarakat memperoleh informasi dan akses terhadap pelayanan dasar.
“Survei bagi saya adalah dashboard. Yang paling menentukan tetap bagaimana kader dan anggota legislatif bekerja di lapangan. Data memberi tahu kita persoalannya, tetapi manusialah yang harus menyelesaikannya,” ujarnya.
Bimtek tersebut juga membahas penguatan organisasi dan transformasi digital. Partai Golkar disebut tengah mendorong konsolidasi struktur hingga tingkat desa dan kelurahan, dengan target penyelesaian paling lambat 31 Desember 2026.
Heri menilai digitalisasi menjadi kebutuhan organisasi politik modern. Data kader, pemilih, aspirasi masyarakat, hingga pemetaan wilayah perlu semakin terintegrasi agar pengambilan keputusan tidak hanya bertumpu pada asumsi.
Perhatian terhadap generasi muda, lanjutnya, juga menjadi hal penting. Pendekatan kepada Gen Z dan milenial dinilai tidak cukup dilakukan hanya ketika memasuki masa kampanye.
“Anak muda harus diberi ruang untuk terlibat, belajar dan menyampaikan gagasannya. Hubungan dengan generasi muda harus dibangun jauh sebelum pemilu,” kata Heri.
Dalam arahannya, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, juga menekankan pentingnya keterbukaan kader terhadap kritik masyarakat. Kritik dan masukan publik dinilai diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Heri mengatakan pesan tersebut penting bagi anggota DPRD karena lembaga legislatif berhadapan langsung dengan aspirasi serta penilaian masyarakat.
“Kalau masyarakat mengkritik, tugas kita bukan menjauhi kritik. Kita dengarkan, kita cek faktanya, kemudian kita perbaiki yang memang harus diperbaiki. Politik harus tetap memiliki ruang untuk mendengar,” ujarnya.
Bagi Heri, rangkaian Bimtek di Yogyakarta bukan semata-mata membahas strategi menghadapi Pemilu 2029, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas kerja anggota legislatif dalam menjalankan mandat masyarakat.
“Pemilu memang penting, tetapi kepercayaan masyarakat tidak dibangun dalam satu atau dua bulan menjelang pemilu. Kepercayaan dibangun dari apa yang kita kerjakan setiap hari. Politik harus kembali pada tujuan dasarnya: menjadi jalan untuk memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Heri.
