SUMENEP, Rabu (18/11) suaraindonesia-news.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumenep menyoroti sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat selama kegiatan reses, mulai dari distribusi pupuk dan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, ketepatan sasaran bantuan sosial, hingga pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah daratan dan kepulauan.
Berbagai persoalan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Wahyudi, saat membacakan laporan hasil reses dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumenep.
Dalam laporannya, Wahyudi menyebut distribusi pupuk bersubsidi masih menjadi keluhan masyarakat, khususnya petani. Menurutnya, kelangkaan dan ketimpangan penyaluran pupuk berpotensi mengganggu kegiatan produksi pertanian.
Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah mengevaluasi sistem distribusi dan memperbaiki data penerima subsidi agar penyalurannya sesuai kebutuhan petani.
Selain persoalan pupuk, fraksi tersebut juga mendorong peningkatan dukungan terhadap sektor pertanian melalui modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan), serta penguatan riset benih unggul. Langkah itu dinilai penting untuk membantu petani menghadapi musim penghujan dan potensi cuaca ekstrem.
“Temuan langsung di lapangan bukan sekadar daftar usulan belaka, melainkan bukti konkret adanya persoalan yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Wahyudi.
Persoalan BBM bersubsidi turut menjadi perhatian. Wahyudi menyampaikan bahwa masyarakat di wilayah kepulauan masih mengeluhkan harga dan ketersediaan BBM yang dinilai belum sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Menurutnya, kondisi geografis Sumenep yang memiliki wilayah kepulauan membutuhkan pola distribusi yang mempertimbangkan jarak, akses transportasi, dan kebutuhan masyarakat setempat.
Hal tersebut dinilai penting karena sebagian masyarakat kepulauan menggantungkan mata pencaharian pada sektor perikanan yang membutuhkan solar untuk menunjang aktivitas melaut.
Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan evaluasi terhadap kuota, distribusi, dan ketersediaan BBM bersubsidi.
Di bidang perlindungan sosial, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti persoalan ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial. Dalam laporan reses, Wahyudi menyebut adanya keluhan masyarakat mengenai warga yang dinilai membutuhkan bantuan, tetapi belum terakomodasi. Sebaliknya, terdapat warga yang dianggap mampu dan tercatat sebagai penerima bantuan.
Sebagai contoh, laporan tersebut menyebut seorang tukang becak masuk dalam Desil 9 dan warga pengangguran berada pada Desil 7, sementara masyarakat yang dinilai mampu justru menerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Atas temuan tersebut, fraksi meminta pemerintah melakukan verifikasi dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial agar program perlindungan sosial lebih tepat sasaran.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong pemberian insentif dan honorarium yang layak bagi kader kesehatan desa serta kader posyandu. Mereka dinilai memiliki peran penting dalam upaya pencegahan stunting dan penanganan penyakit, termasuk leptospirosis.
Sementara di bidang infrastruktur, fraksi meminta pemerintah mengalokasikan anggaran secara lebih merata antara wilayah daratan dan kepulauan. Sejumlah kebutuhan yang disampaikan masyarakat antara lain pembangunan jalan rabat beton, pengaspalan jalan, serta perbaikan drainase.
Wahyudi menilai, pengalokasian APBD perlu memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat desa dan tidak hanya terpusat pada pembangunan kawasan perkotaan.
“APBD harus menghentikan fokus kosmetika perkotaan dan beralih pada penguatan fondasi ekonomi desa untuk menyolidkan gerakan membangun desa,” tegasnya.
Menutup penyampaian laporan, Wahyudi menegaskan bahwa hasil reses merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah. Aspirasi yang dihimpun, menurutnya, perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal dan memastikan tindak lanjut nyata atas seluruh temuan reses ini. Kami berharap laporan ini menjadi instrumen politik kerakyatan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep,” pungkasnya.












