exodus
BeritaNewsPemerintahan

Gedung DPRD Kota Batu Bocor di Sejumlah Ruangan, Punjul Santoso Minta Uji Forensik Ulang

×

Gedung DPRD Kota Batu Bocor di Sejumlah Ruangan, Punjul Santoso Minta Uji Forensik Ulang

Sebarkan artikel ini
IMG 20261118 171105
Foto: Salah satu kondisi ruangan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu yang bocor.

KOTA BATU, Rabu (18/11) suaraindonesia-news.com – Kondisi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu menjadi perhatian setelah kebocoran terjadi di sejumlah ruangan, termasuk ruang pimpinan dan ruang rapat. Kerusakan tersebut dilaporkan mengganggu aktivitas kedewanan, terutama saat hujan turun.

Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Punjul Santoso, mengungkapkan kondisi itu ketika berlangsung pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Lingkungan Hidup, Rabu (18/11/2026).

Menurut Punjul, hujan dalam beberapa hari terakhir menjadi kendala bagi pelaksanaan agenda DPRD. Kebocoran di sejumlah titik membuat kegiatan rapat harus berlangsung di tengah kekhawatiran terhadap kondisi bangunan.

“DPRD prihatin dengan gedung yang kelihatannya dari luar, dari depan jalan menuju ke Polres masih kokoh, tapi kejadiannya di dalam luar biasa. Bocornya di mana-mana,” ujar Punjul.

Ia menjelaskan, pada hari tersebut sejumlah ruangan digunakan secara bersamaan untuk kegiatan tiga panitia khusus (pansus), yakni Pansus Hari Jadi, Pansus Lambang Daerah, dan Pansus Lingkungan Hidup.

Kondisi ruangan yang bocor sempat menimbulkan keraguan untuk melanjutkan rapat. Namun, Punjul meminta pembahasan tetap dilaksanakan meskipun terdapat kekhawatiran dari sejumlah anggota dewan.

“Di ruang pimpinan semua bocor, di ruang-ruang rapat semua bocor. Kebetulan hari ini ruangan yang ada semuanya dipakai. Tadi teman-teman maunya tidak dibahas, saya sebagai pimpinan dewan mohon ini tetap dilakukan sekalipun di bawah kegamangan dan kekhawatiran,” katanya.

Punjul menyebut kekhawatiran tersebut tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan, tetapi juga keselamatan pengguna gedung. Ia mengungkapkan Ketua Pansus, Febri dari Partai Gerindra, sempat mempertanyakan kemungkinan atap bangunan ambruk.

“Terutama Ketua Pansus, Mbak Febri, takut kalau atapnya ambruk. ‘Pak saya ambruk terus gimana?’ Saya bilang saya yang tanggung jawab kalau ambruk, karena realitanya semacam ini,” ungkapnya.

Punjul mengatakan, gedung DPRD Kota Batu sebelumnya telah menjalani kajian atau uji forensik oleh pihak universitas, termasuk Universitas Brawijaya (UB). Berdasarkan penjelasannya, kajian tersebut menemukan adanya kemiringan pada struktur bangunan dan merekomendasikan pembongkaran untuk kemudian diperbaiki.

“Karena gedung dewan ini sudah ada uji forensik maupun sudah diteliti oleh UB maupun universitas terkait, bahwa ada kemiringan. Rekomendasinya itu harus dibongkar untuk diperbaiki baru,” jelasnya.

Namun, rencana pembongkaran dan pembangunan kembali yang sempat dianggarkan dalam APBD 2025 tidak terlaksana. Punjul menyebut adanya pro dan kontra terkait kondisi gedung menjadi salah satu faktor rencana tersebut tidak dilanjutkan.

“Yang sudah dianggarkan di APBD 2025 itu nggak jadi,” ujarnya.

Akibatnya, aktivitas kedewanan tetap berlangsung di gedung yang menurut Punjul masih mengalami kebocoran ketika hujan turun. Ia menggambarkan staf harus membersihkan lantai dan mengelap meja agar ruangan tetap dapat digunakan.

“Kenyataannya di tengah-tengah ini, kalau hujan tidak begitu deras saja sudah bocor, apalagi kalau hujannya deras, kasihan staf. Di satu sisi harus ngepel, harus mengelap meja supaya bisa dipakai, tapi di sisi lain tidak bisa dibangun dan belum teranggarkan,” katanya.

Untuk memastikan kondisi bangunan saat ini, Punjul berharap pemerintah daerah dan DPRD mengupayakan penganggaran uji forensik ulang pada APBD 2027.

Menurutnya, hasil kajian sebelumnya perlu diperbarui agar tersedia dasar teknis yang lebih aktual dalam menentukan langkah penanganan gedung, termasuk kemungkinan perbaikan atau pembangunan kembali.

“Oleh sebab itu saya punya harapan terutama kepada seluruh anggota Dewan, ini harus kita pakai (gedungnya sambil menunggu solusi). Terus bagaimana solusinya? Ya biar nanti di APBD 2027 ini dianggarkan untuk bisa dilakukan uji forensik sekali lagi,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa hasil kajian tahun 2025 dinilai sudah tidak memadai untuk dijadikan acuan saat ini. Karena itu, kajian terbaru diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi struktur bangunan secara lebih jelas dan menjadi dasar pengambilan keputusan.

“Karena wakil rakyat, wakil masyarakat, juga semestinya disiapkan gedung yang representatif untuk itu,” tutup Punjul.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari Pemerintah Kota Batu mengenai hasil kajian teknis terbaru, langkah pengamanan gedung, maupun rencana penanganan kebocoran dan kondisi struktur bangunan tersebut.

Tinggalkan Balasan