BALIKPAPAN, Kamis (19/11) suaraindonesia-news.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formak) Indonesia menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Wilayah I Cabang Balikpapan di kawasan Jalan AW Syahrani, Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kamis (19/11/2026).
Aksi damai yang diikuti sekitar 100 orang tersebut menyoroti dugaan sejumlah kejanggalan dalam proyek pembangunan SMA Negeri 10 Balikpapan yang berlokasi di kawasan Islamic Center, Kecamatan Balikpapan Selatan.
Dalam aksi tersebut, massa diterima Kepala Cabang Wilayah I Disdikbud Kaltim bersama Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba.
Ketua DPP Formak Indonesia, Jerico Noldy, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk desakan agar Disdikbud Kaltim membuka informasi secara transparan terkait pelaksanaan proyek pembangunan sekolah yang menggunakan anggaran negara tersebut.
Menurutnya, selama dua pekan pihaknya telah berupaya meminta klarifikasi kepada Disdikbud Kaltim, khususnya mengenai dokumen perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), mekanisme penganggaran, hingga dokumen kontrak pekerjaan. Namun, hingga aksi digelar, pihaknya mengaku belum memperoleh penjelasan tersebut.
“Kami sudah dua minggu mendesak Disdikbud Kaltim agar membuka secara transparan terkait mekanisme proyek pembangunan SMA Negeri 10 ini. Namun, sampai sekarang belum kami dapatkan. Padahal, progres pembangunan sudah mencapai sekitar 50 persen lebih,” tegas Jerico.
Jerico menilai pemerintah semestinya menjadi contoh dalam menaati aturan yang berlaku. Sebab, masyarakat yang hendak mendirikan bangunan diwajibkan memenuhi beberapa ketentuan perizinan, termasuk PBG.
“Jangan sampai masyarakat diwajibkan mengantongi PBG sebelum membangun, sementara pemerintah justru terkesan tidak menjalankan aturan yang dibuatnya sendiri. Pemerintah seharusnya menjadi contoh dalam kepatuhan terhadap regulasi,” ujarnya.
Selain persoalan perizinan, Formak Indonesia juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian waktu pelaksanaan pekerjaan dengan tanggal kontrak proyek.
Jerico mengungkapkan, berdasarkan informasi kontrak yang diketahuinya, pekerjaan pembangunan SMA Negeri 10 tersebut tercatat dimulai pada 1 Oktober 2026. Namun, berdasarkan hasil investigasi lapangan Formak, aktivitas pekerja disebut sudah berlangsung sebelum tanggal tersebut.
“Kami menduga pekerjaan sudah berjalan sebelum tanggal kontrak dimulai. Ini yang juga perlu dijelaskan secara terbuka oleh Disdikbud Kaltim,” ungkapnya.
Ia juga mempertanyakan tahapan pengadaan proyek, mulai dari proses lelang, penggunaan e-katalog, hingga kelengkapan perizinan sebagaimana mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Formak, proyek pembangunan SMA Negeri 10 Balikpapan tersebut memiliki nilai kontrak sekitar Rp8,1 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp8,3 miliar.
Formak menyebut proyek tersebut diduga menggunakan anggaran yang berkaitan dengan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Kaltim. Namun, mereka menilai mekanisme dan sumber penganggaran masih perlu diperjelas oleh pihak yang berwenang.
“Kami sebenarnya bangga Balikpapan mendapatkan tambahan fasilitas pendidikan. Tetapi pembangunan harus tetap mengikuti aturan. Jangan sampai niat baik membangun sekolah justru menyisakan persoalan administrasi dan hukum,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menjelaskan bahwa penganggaran pembangunan SMA Negeri 10 Balikpapan berawal dari pembahasan anggaran di DPRD Kaltim.
Ia menyebutkan, dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, anggaran pembangunan SMA Negeri 10 Balikpapan sebelumnya tidak tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Menurut H. Baba, anggaran yang tersedia pada awalnya diperuntukkan bagi pembangunan SMA Negeri 3 di Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun, karena pembangunan sekolah tersebut dinilai belum menjadi prioritas, anggarannya kemudian diusulkan untuk dialihkan ke pembangunan SMA Negeri 10 Balikpapan.
“Anggaran itu sebelumnya untuk pembangunan SMA Negeri 3 di Kecamatan Kota Bangun. Karena dinilai belum prioritas, kami dari Komisi IV DPRD Kaltim memohon kepada pemerintah provinsi agar anggaran tersebut dialihkan untuk pembangunan SMA Negeri 10 di Balikpapan,” jelas Baba.
Ia mengatakan, pengalihan anggaran tersebut dilatarbelakangi kebutuhan fasilitas pendidikan di Kota Balikpapan yang setiap tahun masih mengalami keterbatasan daya tampung siswa baru.
Terkait persoalan perizinan PBG, H. Baba menyampaikan bahwa dalam kondisi mendesak terdapat mekanisme lain yang dapat dipertimbangkan, yakni melalui Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Ia berharap pembangunan SMA Negeri 10 Balikpapan dapat segera diselesaikan sehingga pada penerimaan peserta didik baru tahun 2027 mendatang, setidaknya empat ruang kelas sudah dapat digunakan untuk menampung siswa baru.
Jerico kembali menegaskan, pihaknya membutuhkan penjelasan langsung dari Kepala Disdikbud Kaltim atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), terutama mengenai asal-usul anggaran dan mekanisme pelaksanaan proyek.
Menurutnya, penjelasan yang disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim dalam pertemuan tersebut baru menjawab sebagian kecil dari sejumlah pertanyaan yang diajukan Formak.
“Kami menilai jawaban yang disampaikan baru sekitar dua persen. Masih ada 98 persen pertanyaan yang belum terjawab. Yang kami butuhkan adalah penjelasan teknis dari pihak Disdikbud, khususnya terkait sumber anggaran dan mekanisme pelaksanaan proyek,” tegas Jerico.
Situasi dialog sempat berlangsung alot. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, kemudian mencoba menghubungi Kepala Disdikbud Provinsi Kaltim melalui sambungan telepon seluler.
Dalam komunikasi tersebut, Jerico secara langsung mempertanyakan sumber anggaran pembangunan SMA Negeri 10 Balikpapan.
Ia meminta kejelasan apakah proyek tersebut bersumber dari anggaran Pokir anggota DPRD Kaltim atau merupakan program yang dianggarkan langsung melalui Disdikbud Kaltim dalam APBD Provinsi Kaltim.
Namun, jawaban yang disampaikan Kepala Disdikbud melalui sambungan telepon tersebut kembali dinilai belum memberikan penjelasan yang memuaskan oleh Formak, terutama menyangkut mekanisme dan sumber penganggaran proyek.
Formak Indonesia pun mendesak Disdikbud Kaltim agar segera membuka seluruh dokumen dan memberikan klarifikasi secara transparan, mulai dari sumber anggaran, dokumen kontrak, proses pengadaan, hingga kelengkapan perizinan pembangunan.
Bagi Formak, pembangunan fasilitas pendidikan merupakan kebutuhan penting masyarakat. Namun, penggunaan uang negara harus tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.












