KOTA BOGOR, Jumat (20/11) suaraindonesia-news.com – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026) mendapat tanggapan dari Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono. Ia menilai pengesahan regulasi tersebut perlu menjadi momentum untuk memperkuat pencegahan korupsi dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
Persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Heri menyampaikan pandangannya di sela kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Kota Bogor yang berlangsung di Ciawi, Kabupaten Bogor, pada 19–21 November 2026.
Menurut Heri, UU Perampasan Aset tidak semestinya hanya dipandang sebagai instrumen untuk mengambil kembali aset hasil tindak pidana. Lebih dari itu, ia berharap regulasi tersebut mendorong perubahan tata kelola pemerintahan agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal.
“UU Perampasan Aset jangan hanya dipandang sebagai alat untuk menghukum koruptor dan mengambil kembali hasil kejahatan. Yang lebih penting adalah bagaimana undang-undang ini mendorong perubahan pola kerja agar korupsi dapat dicegah sejak awal,” ujar Heri.
Dalam konteks pemerintahan Kota Bogor, Heri menilai pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian antara lain pengadaan barang dan jasa, pembangunan infrastruktur, pengelolaan aset daerah, penerimaan pajak dan retribusi, serta pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD).
Ia berpendapat, kebutuhan pembangunan Kota Bogor terus meningkat di tengah keterbatasan kemampuan anggaran daerah. Karena itu, penggunaan setiap rupiah APBD harus diawasi agar sesuai peruntukan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jangan menunggu uang rakyat hilang baru kita sibuk mencari siapa yang bertanggung jawab. Pengawasan harus mampu mencegah penyimpangan sebelum terjadi. Menyelamatkan uang rakyat jauh lebih baik daripada berusaha mengembalikannya setelah dikorupsi,” tegasnya.
Meski demikian, Heri mengingatkan bahwa penguatan pengawasan harus tetap disertai kepastian hukum bagi aparatur yang menjalankan tugas secara jujur dan sesuai ketentuan. Menurutnya, mekanisme pengawasan perlu berjalan secara proporsional agar tidak menghambat pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan publik.
Ia berharap pengesahan UU Perampasan Aset menjadi dorongan bagi Pemerintah Kota Bogor dan DPRD untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah secara transparan dan bertanggung jawab.
“Keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya diukur dari berapa banyak koruptor yang dihukum atau aset yang dirampas, tetapi juga dari seberapa besar uang rakyat yang berhasil diselamatkan melalui pencegahan. Karena setiap rupiah APBD yang kita jaga adalah kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor,” pungkas Heri.
Ia menegaskan, upaya pencegahan penyimpangan anggaran perlu menjadi bagian penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah.












