BALIKPAPAN, Selasa (7/7) suaraindonesia-news.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan terus mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas mandeknya proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Sayang Ibu Balikpapan Barat.
Langkah tegas ini diambil demi menjalankan fungsi pengawasan legislatif secara menyeluruh, menyusul mandeknya proyek itu dan tidak dilanjutkan oleh kontraktor pelaksana.
Usulan krusial tersebut disampaikan langsung dalam pemandangan umum fraksi atas Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pandangan umum ini dibacakan oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Najib, dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang III Tahun 2025/2026 di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Senin (6/7).
Muhammad Najib membeberkan kronologi proyek senilai Rp106 miliar yang bersumber dari anggaran 2024 tersebut. Menurutnya, proyek fisik baru dimulai pada pertengahan Juni 2025 dengan pencairan termin pertama sebesar 20 persen kepada kontraktor pelaksana.
Meski Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) tidak menemukan adanya penyelewengan dan sebagian dari dana 20 persen tersebut telah dikembalikan oleh kontraktor, Najib menegaskan bahwa inti masalahnya bukan pada nominal uang yang kembali.
“Persoalannya bukan di situ. Kita harus paham alur dari awal sampai akhir. Kenapa proyek ini mandek dan tidak diteruskan? Kenapa kontraktornya lari tanpa menyelesaikan pekerjaan? Ini pertanyaan besarnya,” ujar Najib ditemui media ini seusai melaksanakan rapat paripurna pemandangan umum fraksi.
Fraksi PDIP menduga ada ketidakberesan pada tahap awal yang membuat mitra kerja enggan melanjutkan proyek. Najib mensinyalir adanya ketidaksesuaian antara dokumen lelang dengan kondisi riil di lapangan, seperti struktur atau kultur tanah yang memerlukan penanganan khusus di luar rencana anggaran biaya (RAB).
“Melalui Pansus ini, kita akan bedah semuanya. Kita evaluasi apakah dokumen perencanaannya yang salah sejak awal sehingga kontraktor tidak sanggup melanjutkan, atau ada kendala teknis lain,” jelasnya.
Selain fokus pada aspek manajerial dan anggaran, Pansus ini nantinya juga akan menindaklanjuti keluhan sosial masyarakat sekitar proyek. Muncul laporan dari warga yang menyebutkan beberapa hunian di sekitar lokasi pembangunan mengalami retak-retak akibat aktivitas proyek.
Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini surat resmi usulan pembentukan Pansus dari Fraksi PDIP dilaporkan belum mendapatkan jawaban dari pimpinan DPRD Kota Balikpapan.
Najib menegaskan, evaluasi total melalui Pansus merupakan syarat mutlak sebelum pemerintah kota melakukan lelang berikutnya atau mengucurkan anggaran lanjutan.
“Bagaimana proyek mau dilanjutkan atau diganti kontraktor baru kalau masalah sebelumnya belum diurai? Lewat Pansus, kita bisa tahu masalah sebenarnya. Dari sana, kita bisa menyimpulkan apakah alokasi sisa anggaran nanti cukup atau kurang, termasuk untuk mengakomodasi perbaikan rumah warga yang rusak,” tutup Najib.
